REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Isu negatif mengenai penegakan hukum dan keadilan sosial di Papua belakangan muncul kembali. Di tengah upaya pemerintah yang terus berupaya melakukan akselerasi pembangunan di segala sektor di Papua.

Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan sejauh ini pembangunan di Papua masih sesuai dengan jalurnya. Lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain, Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

Program dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga terus dilakukan secara afirmatif dan cepat karena akan segera berakhir di tahun 2021. Dengan persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional) misalnya, pemerintah membangun venue-venue berkelas dunia. Pembangunan infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.

“Kita sadari pembangunan di Papua butuh percepatan. Kita kerjakan secara holistik, menuju kearah keadilan sosial di tanah Papua. Kita ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomui lokal,” kata Wawan dalam webinar berjudul “Menakar Masa Depan Papua”, berdasarkan rilisnya, Ahad (14/6).