REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kondisi Stasiun Bogor pada Senin (15/6) bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bima Arya mengapresiasi upaya pengelolaan penumpang KRL agar tidak ada kepadatan.
Dia menilai, adanya bus bantuan dari DKI Jakarta sebanyak 30 unit, Pemkot Bogor 10 unit, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) 10 unit bus sangat membantu mengurai kepadatan penumpang KRL. "Jadi relatif lebih cair," katanya, Senin.
Ia juga mengapresiasi sistem antrean yang lebih baik oleh temen-temen PT KAI dan KCI. Menurutnya, sistem antrean lebih lebih rapi dan tidak menumpuk.
Selain itu, Bima mengatakan, masyarakat juga mulai sadar untuk tak berangkat secara bersamaan. Menurut laporan, sambung dia, sejumlah masyarakat telah lebih dahulu berangkat pada malam hari.
"Ada data, banyak yang memilih untuk berangkat tadi malam," ujar Bima.
Jika dibandingkan pekan lalu yang meningkat 10 persen dari 9.000 penumpang, Bima menjelaskan, situasi di Stasiun Bogor relatif terkendali. Meskipun, dia tak menapik penumpang KRL tetap padat.
"Jadi saya terima kasih kepada PT KAI, Pak Gubernur yang ikut sama-sama berkoordinasi sehingga bisa mengurangi penumpukan penumpang di sini," ujarnya.
Meskipun demikian, Bima menyatakan, akan tetap mengevaluasi situasi penumpang KRL jelang pemberlakuan new normal. Sebab, jumlah penumpang yang saat ini memadati Stasiun Bogor masih jauh dari jumlah penumpang normal dengan jumlah mencapai 22.000 penumpang.
"Mudah-mudahan ini berjalan lebih baik karena harus dicatat. Ini belum sampai 50 persen penumpang, jadi ketika lebih lagi tentunya harus ada koordinasi dan pengaturan lebih lanjut," ucapnya.
Meskipun telah diberlakukan shift kerja, Bima mengaku, masih belum efektif mengurangi kepadatan penumpang KRL di Stasiun Bogor. Namun, dia berharap, shift kerja dapat efektif mengurangi kepadatan KRL seiring berjalannya waktu.
"Sudah ada tapi mungkin ini belum maksimal karena ini kan baru beberapa hari juga. Mudah-mudahan ini berjalan lebih baik," kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika