REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertemu dengan diplomat tinggi China Yang Jiechi di Hawaii. Pertemuan ini digelar di tengah semakin memburuknya hubungan bilateral dua perekonomian terbesar di dunia.
AS dan China berselisih tentang penanggulangan pandemi virus corona dan dan langkah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong. Ketegangan mengenai Korea Utara (Korut) yang bersebelahan dengan China juga meningkat.
Amerika dan China berbagi kekhawatiran mengenai program senjata nuklir Pyongyang. Kamis (18/6) Pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pertemuan yang digelar di Honolulu itu dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 15.30.
Tidak ada rekaman pembicaraan tertulis pertemuan tersebut yang dibagikan. Tidak lama usai pembicaraan tersebut, Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas represi terhadap Muslim Uighur di China.
Terpisah, menteri luar negeri G7 termasuk Pompeo mengeluarkan pernyataan meminta China melanjutkan undang-undang keamanan Hong Kong. Pompeo telah mengkritik Beijing dengan keras dan pertemuannya di Hawaii menjadi kontak pertamanya dengan Yang setelah sambungan telepon 15 April lalu. Pertemuan tatap muka mereka terakhir dilakukan tahun lalu.
Para pakar mengatakan hubungan AS-China sudah mencapai titik terendahnya dalam bertahun-tahun. Pada pertengahan Mei, Trump yang telah merusak hubungan kedua negara dengan perang dagang mengancam akan memutus hubungan dengan Beijing.
Undang-undang yang ditanda tangani Trump mendorong sanksi ke pejabat China yang bertanggung jawab atas opresi terhadap muslim Uighur. Termasuk salah satu rekan Yang di politbiro China yang sangat berkuasa.
Sementara itu mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan Trump meminta Presiden China Xi Jinping untuk membantunya kembali terpilih pada pemilihan presiden November mendatang. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan tertutup pada Juni 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika