REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdebatan seputar status Hagia Sophia akan dibahas pada pertemuan Dewan Penasihat Tinggi kepresidenan Turki bulan depan. Museum yang awalnya dibangun sebagai gereja sebelum diubah menjadi masjid oleh Kesultanan Utsmaniyah itu, kembali jadi tema panas yang diperdebatkan dalam politik lokal.

Presiden Recep Tayyip Erdogan memimpin pertemuan dewan penasihat pada Selasa (16/6) membahas gagasan melakukan ibadah shalat. Erdogan mengatakan, status Hagia Sophia akan ditentukan setelah keputusan Dewan Negara.

"InsyaAllah, kami akan melakukan ibadah shalat mengikuti keputusan Dewan Negara pada 2 Juli," ujar Erdogan pada pertemuan itu dikutip laman Huuriyet Daily News, Kamis.

Para anggota yang hadir dalam pertemuan itu juga mengusulkan agar ibadah dapat dilakukan pada 15 Juli. Tanggal tersebut menandai peringatan upaya kudeta yang gagal pada 2016.

Erdogan sebelumnya sudah mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengambil tindakan yang diperlukan terkait pembukaan Hagia Sophia untuk beribadah sesuai dengan keputusan pengadilan. Dewan Negara saat ini tengah memeriksa permintaan untuk membatalkan keputusan kabinet tahun 1934 yang mengubah Hagia Sophia dari masjid menjadi museum.

Pengadilan diharapkan mengumumkan keputusannya tentang status Hagia Sophia pada awal Juli apakah situs tersebut dapat dikonversi menjadi masjid atau tidak.

Komentar dari wakil utama oposisi Partai Rakyat Republik (CHP) Ibrahim Kaboglu mengatakan bahwa warisan bersama harus tetap sebagai museum, termasuk Hagia Sophia, Masjid Sultanahmet dan Istana Topkapi.

Namun, komentarnya mendapatkan serangan balasan dari penguasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa. Juru bicara AKP Omer Celik menyebut proposal CHP adalah tidak menghormati nilai-nilai dan budaya Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika