Senin 22 Jun 2020 12:15 WIB

DPR Pertanyakan Hasil Investigasi Kemenkumham Terkait Masiku

Hingga saat ini lokasi buronan KPK Harus Masiku, masih belum ditemukan.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Agus Yulianto
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan hasil investigasi tim Kementerian Hukum dan HAM yang menyelidiki kasus salah informasi terkait lokasi buron KPK Harun Masiku. Sebagaimana diketahui, kasus itu menyebabkan dicopotnya Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie, dan Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

"Kemarin bikin tim, apa hasilnya?" kata Arteria dalam rapat kerja antara Komisi Hukum DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Arteria masih mempermasalahkan pencopotan tersebut. Menurut dia, Ronny Sompie hanya berlaku sebagai penerima informasi dari bawahannya, sama seperti Menkumham Yasonna yang juga menerima informasi bawahannya. Ia mempermasalahkan tindak lanjut pada pemberi informasi terkait Harun Masiku tersebut.

"Pak Ronnie posisinya masih sama-sama dengan pak Menteri. Mendapat informasi dengan benar. Data itu bersumber dari anak buahnya, tidak ada beda kesalahan kemenkumham dengan Ronnie Sompie waktu itu. Kenapa harus Ronnie Sompie dan Alif," kata Arteria menambahkan.

Maka itu, Politikus PDI Perjuangan itu pun menanyakan, hasil lebih lanjut kinerja tim investigasi tersebut.

Sebelumnya, pencopotan Ronny berawal dari kasus tersangka suap caleg PDIP Harun Masiku. Harun disebut Yasonna berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020, hingga setelah KPK menetapkan tersangka pada 13 Januari 2020.

Belakangan, Ronny Sompie mengumumkan bahwa Harun ternyata sudah di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Ia mengatakan, ada delay sistem informasi keimigrasian. Pernyataan ini otomatis menyangkal pernyataan Yasonna sebelumnya.

Yasonna sendiri mengatakan, Ronny dialihkan ke posisi fungsional menyusul dibentuknya tim independen. Tim Independen itu untuk menyelidiki kejanggalan dalam sistem pencatatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang 'luput' mencatat kepulangan tersangka suap itu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement