REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan dia yakin negaranya belum memperoleh dukungan diplomatik yang diperlukan untuk menganeksasi Tepi Barat. Pernyataannya itu kian menunjukkan adanya keretakan di tubuh pemerintahan Israel perihal rencana pencaplokan.
Gantz mengungkapkan dia percaya rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump adalah kerangka kerja politik dan keamanan yang tepat untuk dipromosikan di Israel. Dalam rencana itu, AS siap mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Namun Gantz berpendapat, rencana itu perlu dieksekusi dengan benar. Menurutnya, negara-negara di kawasan Timur Tengah perlu dilibatkan dalam diskusi dengan dukungan internasional. “(Kita harus) melakukan segala upaya untuk terhubung dengan mereka dan kemudian melanjutkan. Saya pikir semua cara untuk mendatangkan para pemain belum habis,” ujarnya pada Selasa (30/6), dikutip laman Times of Israel.
Gantz pun sempat mengomentari pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut partainya, yakni Blue and White Party, tak menjadi faktor tentang apakah rencana pencaplokan akan berjalan mulus atau tidak. “Kami telah menetapkan kriteria dalam perjanjian (pemerintahan koalisi). Kami telah membentuk proses diskusi di kabinet serta pemerintah dan kemudian Netanyahu dapat melanjutkan sesuai keinginannya,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah harus membuat keputusan tentang posisinya dalam masalah ini. “Jika ada (keputusan untuk menerapkan) kedaulatan (pencaplokan Tepi Barat) besok (Rabu) dan perjanjian mengizinkannya, saya harus menghormati perjanjian itu,” ujar Gantz.
Namun, dia kembali menekankan bahwa saat ini warga Israel lebih membutuhkan penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. “Satu juta orang yang menganggur tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan saat ini. 96 persen khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan besok pagi,” katanya.
Gantz dan Netanyahu memang memiliki prioritas berbeda. Gantz menilai yang lebih mendesak untuk ditangani pemerintah saat ini adalah dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara, Netanyahu enggan menunda lebih lama pencaplokan Tepi Barat, apalagi jika harus menunggu hingga pandemi berlalu.
Meski saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, Gantz nantinya akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Kedua tokoh itu membentuk pemerintahan koalisi dengan kesepakatan pembagian masa jabatan perdana menteri.
Netanyahu telah memutuskan menunda pencaplokan Tepi Barat yang awalnya diagendakan dilaksanakan pada Rabu (1/7). Dalam pernyataannya pada Selasa lalu, dia mengisyaratkan masih menjalin komunikasi dengan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika