Rabu 08 Jul 2020 19:05 WIB

PBNU Akui Nihil Internet dan Listrik Kendala Data Madrasah

PBNU mencatat kurangnya data madrasah yang masuk akibat infrastruktur.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Nashih Nashrullah
PBNU mencatat kurangnya data madrasah yang masuk akibat infrastruktur. (ilustrasi) logo nahdlatul ulama
Foto: tangkapan layar wikipedia
PBNU mencatat kurangnya data madrasah yang masuk akibat infrastruktur. (ilustrasi) logo nahdlatul ulama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketiadaan jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di Indonesia menjadi salah satu kendala Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan pendataan. Hasilnya, hanya 13 ribu madrasah yang tercatat masuk dalam pusat data (database) PBNU.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, KH  Zainul Arifin Junaidi, menyebut di daerah-daerah memang masih banyak yang belum mendapat akses listrik maupun internet. 

Baca Juga

Jika mengacu pada data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama, madrasah yang masuk kategori di bawah NU ada 48 ribuan. Namun, data yang dimiliki PBNU hanya 13 ribuan.

"Kami melakukan pendataan ini secar online. Banyak yang kemudian tidak bisa mendaftar, antara lain karena tidak ada jaringan, atau bahkan tidak ada listrik sama sekali," ujar Kiai Zainul Arifin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (8/7).  

Kiai Zainal mengakui jika banyak madrasahnya berada di pelosok. PBNU pun merasa kesulitan untuk melakukan pendataan ini.  

Kealpaan listrik dan internet ini disebut paling banyak terjadi di luar Jawa, termasuk di daerah Trans. Namun, bukan berarti wilayah Jawa sudah mendapat akses sepenuhnya.

"Di tengah pandemi ini, kami semakin merasakan pentingnya listrik dan jaringan internet. Sementara, Kemkominfo menyebut hampir 97persen wilayah Indonesia sudah terjangkau internet," ujarnya.

Kiai Zainal menyebut data tersebut perlu dimintai pertanggung jawabannya. Sebab, ia mendapat laporan dari madrasah NU yang berada di Kabupaten Bogor, tidak mendapatkan jaringan internet.  

Terkait ketersediaan listrik di pesantren, ia menyebut ada kecenderungan PLN tidak bersedia menyediakan listrik jika penggunanya hanya sedikit. Salah satu alasan penolakannya biasanya terkait dengan investasi awal yang besar dan tak sebanding dengan jumlah pengguna.

Ia lantas berharap baik PLN maupun Kemenkominfo dapat lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang belum mendapatkan akses tersebut. Pun dengan Kemenkominfo yang sudah mengeluarkan klaim, betul-betul menunjukkan hasilnya.

Kepada Kementerian Agama, ia juga menunggu langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Jangan sampai, madrasah menjadi tertinggal dan dilupakan. "Madrasah ini masih menjadi andalan pendidikan kita. Jangan sampai ditinggalkan," lanjutnya.

Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR/RI, memaparkan jika belasan ribu madrasah belum memiliki jaringan internet. Bahkan, ada madrasah yang belum dialiri listrik.

"Kementerian Agama telah memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik sejumlah 11.998 madrasah dan (yang tidak memiliki akses) internet (sebanyak) 13.793 madrasah," ujarnya dalam RDP, Selasa (7/7) lalu.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan belasan ribu madrasah mendapat kendala tersebut. Pertama, memang di wilayah tersebut belum masuk listrik. Faktor lainnya, sudah tersedia listrik namun madrasah belum memasangnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement