Rabu 15 Jul 2020 21:49 WIB

Jokowi: Kalau Dulu Lockdown, Ekonomi Bisa Minus 17 Persen

Jokowi menyebut pemerintah menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp2,4 juta sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp2,4 juta sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu sisi negatif kebijakan lockdown dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, bila pemerintah menerapkan lockdown di awal pandemi Covid-19 di Tanah Air, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa terjun bebas ke angka minus 17 persen.

Jokowi menyebutkan, sejak awal pemerintah ingin menjaga aspek kesehatan dan ekonomi secara seimbang. Maksudnya, meski pemerintah fokus kepada penanggulangan penularan Covid-19 dari sisi kesehatan, dampak ekonominya juga tetap dipikirkan.

Baca Juga

Sebagai hasilnya, maka perekonomian nasional masih bisa dipertahankan agar tidak terjun bebas. Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 diprediksi ambles ke level minus 4,3 persen. Sementara pada kuartal I lalu, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di angka 2,97 persen.

"Saya engga bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17 (persen)," kata Presiden Jokowi di hadapan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7), dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.