Jumat 17 Jul 2020 01:51 WIB

Demo Massa Sertai Penyampaian Sikap Pemerintah atas RUU HIP 

Puan menyatakan, pemerintah tidak akan terburu-buru membahas RUU HIP. 

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Agus Yulianto
Massa dari sejumlah organisasi menggelar demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU HIP di sekitar kompleks parlemen RI, seiring dengan penyampaian sikap Pemerintah terkait RUU HIP yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kamis (16/7).
Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Massa dari sejumlah organisasi menggelar demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU HIP di sekitar kompleks parlemen RI, seiring dengan penyampaian sikap Pemerintah terkait RUU HIP yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kamis (16/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kelompok massa menggelar demo di beberapa pintu Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Demo yang digelar oleh sejumlah elemen dan organisasi masyarakat itu berbarengan dengan agenda pemerintah yang akan menyampaikan sikapnya terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Demo tersebut digelar oleh sejumlah kelompok mulai dari Serikat buruh, petani, hingga ormas keagamaan. Serikat buruh dan petani menggelar demo untuk menolak kelanjutan RUU Cipta Kerja yang sampai saat ini masih terus dibahas oleh DPR RI.

Kelompok yang menggelar aksi di antaranya adalah Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak). Gebrak terdiri dari kelompok buruh, tani, mahasisa dan masyarakat sipil seperti KASBI, KPBI, Sindikasi, Konsorsium Agraria dan berbagai aliansi lainnya.

Mereka menilai, RUU itu cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. "Gebrak menilai bahwa baik parlemen maupun pemerintah tidak punya niat politik untuk melindungi rakyatnya," tulis Gebrak dalam keterangan yang diterima dari Koordinator Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, Rabu (15/7).