REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat anak usaha Pertamina di sektor hulu mendapatkan rapor merah dari SKK Migas. Rapor merah ini dilayangkan karena anak usaha tersebut tak mampu mencapai target produksi dan lifting.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya setiap bulan selalu mengevaluasi kinerja KKKS yang memiliki rapor merah, termasuk Pertamina Group. SKK Migas pun telah menyampaikan peringatan-peringatan dan memanggil KKKS tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut terkait kinerja tersebut.

"Yang merah-merah kita kirimi surat cinta, memang kita secara serius sudah sampaikan juga review tentang capaian pada Pertamina Group," kata Dwi, Sabtu (18/7).

Dalam kinerja produksi minyak, empat anak usaha Pertamina yang masuk dalam top 15 produsen terbesar mencatatkan kinerja merah di antaranya PT Pertamina EP dengan realisasi produksi baru 80.499 barel per hari (bph) atau 89,4 persen dari target APBN 2020 90 ribu bph dan 94,7 persen dari target rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 85 ribu bph.

Kemudian PT Pertamina Hulu Energi Oses dengan realisasi produksi 26.715 bph atau 84,3 persen dari target APBN yang sebesar 28.007 bph dan 86,5 persen dari target WP&B sebesar 30.886 bph.

Lalu PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur realisasi 10.387 bph atau 91,3 persen dari target APBN ataupun WP&B 11.380 bph. Selanjutnya konsorsium BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dengan realisasi 9.271 bph atau 75,8 persen dari target APBN 12.239 bph dan 88,2 persen dari target WP&B 10.511 bph.

Dwi mengatakan penyebab tidak ketercapaian target tersebut dikarenakan oleh rendahnya permintaan yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pun karena terbakarnya salah satu proyek yakni CPP Gundih. Juga tertundanya program work over yang dikarenakan suporting vassel digunakan untuk membantu insiden YY-ONWJ. Serta adanya pipa bocor yang membuat tertundanya kegiatan reaktivasi di lapangan.

Lalu realisasi produksi yang tidak sesuai ekspektasi karena pengeboran yang kurang sukses, adanya sumur-sumur yang seharusnya direncanakan beroperasi tapi ternyaa tidak terlaksana akibat kendala lahan dan lain sebagainya. Dwi mengatakan, perubahan-perubahan kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

"Kebanyakan rapor merah ini penyebabnya sukses tidaknya kegiatan drilling, sejauh mana kedisiplinan KKKS untuk implementasi apa yang ada di WP&B," kata Dwi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika