REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah agar mengganti bantuan sosial pandemi Covid-19 menjadi uang tunai, ketimbang sembako. Menurutnya, ada sejumlah hal dalam sembako yang justru tak bermanfaat bagi masyarakat. "Misalnya, transportasinya, packing, jenis sembako, itu setelah dihitung-hitung nilai manfaat yang diterima masyarakat terdampak jadi tidak maksimal," ujar Yandri lewat pesan singkat, Kamis (6/8).
Selain itu, bantuan sembako juga dinilainya menggunakan sistem vendor. Sehingga bansos tak sepenuhnya akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. "Misal anggaran Rp 250 ribu, tapi setelah dihitung berapa gula, minyak, tidak sampai Rp 250 ribu. Karena sistem vendor, juga biaya transportasi, packing tas, sistem vendor juga pasti ada margin, ada ambil untung," ujar Yandri.
Dengan bantuan uang tunai, menurutnya itu akan lebih mempermudah pemerintah dan masyarakat. Karena penyalurannya dirasa lebih mudah, ketimbang membagikan sembako. "Dari evaluasi rapat, kami minta pemerintah agar tidak ribet dan tepat sasaran sesuai dengan nilai yang ditentukan," ujar Yandri.
Selain itu, bantuan tunai juga dinilai akan kembali menghidupkan ekonomi masyarakat. Karena, uang akan digunakan untuk membeli keperluan hidup dari usaha-usaha yang ada di sekitar penerima manfaat. "Sehingga warung-warung kecil dan pasar-pasar di sekitar mereka bisa menggeliat. Jadi aktivitas masyarakat bisa terasa," ujar Yandri.