Selasa 25 Aug 2020 12:25 WIB

Calon Kepala Daerah PKB Harus Turunkan Angka Kemiskinan

Calon Kepala Daerah PKB Harus berkomitmen dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (ketiga kiri) dan Ida Fauziyah (kedua kanan) beserta jajarannya menyanyikan mars partai sebelum penandatanganan pakta integritas dan penyerahan form Model B.1-KWK Parpol bagi calon kepala daerah dari PKB di Jakarta, Senin (24/8/2020). Dalam keikutsertaan pada Pilkada serentak 2020 di 270 daerah, PKB menargetkan kemenangan 80 persen pada calon-calon kepala daerah yang mereka usung.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (ketiga kiri) dan Ida Fauziyah (kedua kanan) beserta jajarannya menyanyikan mars partai sebelum penandatanganan pakta integritas dan penyerahan form Model B.1-KWK Parpol bagi calon kepala daerah dari PKB di Jakarta, Senin (24/8/2020). Dalam keikutsertaan pada Pilkada serentak 2020 di 270 daerah, PKB menargetkan kemenangan 80 persen pada calon-calon kepala daerah yang mereka usung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota diwajibkan berkomitmen dalam bidang kesejahteraan rakyat.

"Itu menjadi pesan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang disampaikan kepada saya, dan diminta untuk disampaikan kepada bapak-bapak sekalian," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil dalam sambutannya di acara Penyerahan Form B1 KWK dan  penandatanganan pakta integritas di Kantor DPP PKB, Senin (24/8/2020).

Menurut Jazil, setiap calon wajib menciptakan ekonomi alternatif berbasis kemandirian rakyat. Serta harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan minimal 15 persen dalam 5 tahun dari indeks kemiskinan saat ini dengan menyusun rencana, strategi, dan aksi penanggulangan kemiskinan daerah.

"Program pertanian dan perkebunan maju dengan melakukan intensifikasi mekanisasi pertanian dan ekstensifikasi menambah volume perluasan lahan pertanian minimal 5 % dalam lima tahun  hasil pertanian dan perkebunan berbasis daerah, serta penguatan akses permodalan," tuturnya.

Program industri pascapanen yang massal dan terintegrasi, kata dia, menjadi keharusan. Selanjutnya, program industri kelautan dan perikanan rakyat dengan meningkatkan teknologi dan akses permodalan.

"Program UMKM berdaya saing melaui inovasi teknologi dan penguatan akses permodalan. Mewujudkan kemandirian pangan yang bekelanjutan untuk semua warga. Program peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dengan berbagai strategi, teknik, dan metode yang terpadu dan berkesinambungan," tandasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement