REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Ade Bagdja, menjelaskan, kini perusahaan sedang membuat produk pesanan khusus dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yaitu kendaraan taktis (rantis) bernama Maung. Pesanan yang akan dipenuhi itu mencapai 500 unit sesuai permintaan Kementerian Pertahanan.
"Kita melihat kebutuhan dan peluang dari berbagai macam kondisi Maung, ini sekalian kita sedang industrialisasi semoga tahun ini bisa 500 unit, meskipun kapasitas kita bangunan mencapai 1.000 unit dengan berbagai variannya," kata Ade dalam diskusi virtual yang diadakan Jakarta Defence Studies (JDS) dengan tema 'Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan' di Jakarta, Rabu (26/8).
Hadir sebagai pemateri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan 2019-2020 Laksdya (Purn) Agus Setiadji, Direktur Utama (Dirut) PT Len Industri, Zakky Gamal Yasin, dan Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate.
Dia menyatakan, PT Pindad juga akan meluncurkan kendaraan tempur lainnya pada 2021. Hanya saja, alutsista kali ini diperuntukkan bagi TNI AL. "Ini coming soon, available tahun 2021. Tentu saja kendaraan tersebut dilengkapi senjata mesin untuk digunakan personel TNI," ujar Ade.
Menurut Ade, spesifikasi Antasena memiliki panjang 18,75 meter dan lebar 6,10 meter, yang memiliki kapasitas kecepatan 40 knots, yang dilengkapi kekuatan 2x1.700 tenaga kuda. "Kendaraan tempur berkonsep Tank Boat Antasena APC-30, ada variasi tank boat rudal dan tank boat kaliber 105 mm," jelas Ade yang menggantikan Dirut PT Pindad Abraham Moses.
Ade pun menyinggung tentang permintaan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI memang terbatas. Hal itu menjadikan Pindad berbeda dengan pabrikan otomotif swasta yang bisa merakit mobil dalam jumlah ribuan dalam sebulan. "Rantis Anoa belum mencapai 1.000 (unit), padahal sudah berjalan 10 tahun. Ini ciri khas indhan, volume kebutuhan kecil," kata Ade.
Meski begitu, kata dia, pembangunan industri pertahanan (indhan) harus terus dirintis secara berkelanjutan, misalnya diseting bertahap untuk 20 tahun. Karena itu, kalau beda pemerintah beda kebijakan maka indhan tidak bakal bisa bersaing. "Pembangunan indhan harus bertahap. Lima tahun saja berubah, kita kerepotan. harusnya memang 20 tahun," ucap Ade.
Typhoon bekas
Sementara Sekjen Kemenhan periode 2019-2020 Laksdya (Purn) Agus Setiadji mengomentari rencana Menhan Prabowo Subianto membeli pesawat tempur Typhoon bekas dari Austria. Agus mengaku hanya menyampaikan pendapat terkait kajian ilmiah yang tidak berkaitan dengan kebijakan. Dia menganggap, apa pun kebijakan yang diputuskan Menhan pasti ada dasar-dasar kuat untuk pengambilan keputusan membeli pesawat buatan konsorsium Eropa tersebut.
"Keputusan entah membeli sesuatu alutsista baru dengan teknologi tertentu ataupun alustsita bekas, diakibatkan kebutuhan mutlak dan segera. Bisa jadi kita saat ini, kita masih kepikiran belum punya bayangan, belum punya musuh, sehingga alutsista kita hanya sekian yang menembak. Saya yakin Menhan punya dasar kuat, misal segera untuk membeli alutsista," kata Agus.
Ketua Harian Pinhantanas Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate, mengkritik langkah Menhan yang berencana membeli alutsista bekas. Menurut dia, jika kebijakan lebih memprioritaskan membeli alutsista bekas maka pertahanan Indonesia semakin tertinggal. Dia menyoroti, pembelian 15 unit Typhoon yang diproduksi belasan tahun lalu, dan di negaranya sudah tidak dipakai, malah akan digunakan untuk memperkuat TNI AU. Jika hal itu terjadi maka kekuatan TNI bisa dipertanyakan.
"Indonesia kok beli bekas terus, beli teknologi yang baru, supaya indhan kita itu bisa catch up (mengejar ketertinggalan). Jadi kita bicara kita generasi keenam, stealth, big data, musuhmu itu nanti bukan lawan barang bekas, tapi datang bawa teknologi terbaru," kata Ate dengan menggebu-gebu.
Ate juga menyunggung tentang konsep minimum essential force (MEF) yang harus diganti karena tidak relevan lagi. Menurut dia, MEF merupakan konsep pertahanan yang tidak merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa besar. Menurut dia, konsep MEF dengan rencana strategis (renstra) 2010-2014 dan 2015-2019 menghasilkan pemenuhan fisik baru tercapai 63,19 persen dan kesiapan alutsista hanya 58,37 persen.
Ate menyebut, angka itu menunjukkan ada kesenjangan kesiapan pemenuhan dan penggunaan alutsita TNI mencapai 41 persen. "Sampai sekarang MEF belum memenuhi kebutuhan kita. Kita negara G-20. Tinggalkan MEF, kita susun kembali pertahanan negara besar. Nah gitu dunk," kata Ate mendukung agar Kemenhan tidak lagi menggunakan MEF sebagai dasar pembelian dan produksi alutsista TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika