REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap pasangan calon Gubernur Sumatra Barat Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan SK Dukungan PDI Perjuangan dinilai tepat. Sikap tersebut dinilai sebagai upaya paslon memotong rangkai kerugian akibat ucapan Puan Maharani.

"Pengembalian SK tersebut, untuk memotong mata rantai kerugian yang lebih besar lagi. Ini isu sensitif, jadi harus dipotong dengan cara mengembalikan SK tersebut," kata Analis Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat dihubungi Republika, Ahad (6/9).

Ujang mengatakan, hal yang wajar dan rasional jika SK dukungan PDIP dikembalikan oleh pasangan cagub/cawagub Sumbar  Mulyadi-Ali. Sebab, jika dukungan PDIP tak dikembalikan maka justru akan sangat merugikan dalam pencalonan mereka berdua.

Ucapan Puan Maharani yang berharap agar Sumbar menjadi 'pendukung Pancasila', akan membuat masyarakat Sumbar tak simpati pada mereka berdua. Lagi pula, lanjut Ujang, dikembalikannya SK dukungan ke PDIP tidak membatalkan atau menggugurkan pencalonan mereka berdua sebagai cagub/cawagub Sumbar. Karena tanpa PDIP pun Mulyadi dan Ali sudah memenuhi syarat menjadi calon gubernur dan wagub.