REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- DPD PKS Kota Solo masih belum menyatakan sikap politik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang. Rapat internal yang melibatkan anggota Tim Pemenangan Pemilu (TPP) DPD PKS Kota Solo pada Senin (7/9) malam tidak menghasilkan keputusan bulat.
Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail, mengatakan, rapat internal tersebut membahas tiga opsi yang akan menjadi sikap politik PKS dalam hari pemungutan suara Pilkada Solo 2020. Tiga opsi tersebut yakni, PKS mendukung calon yang diusung PDIP Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, PKS mendukung calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo, atau opsi terakhir memilih untuk abstain.
"Ternyata dalam rapat DPD tadi malam kami masih membutuhkan waktu untuk menjaring aspirasi dari masyarakat secara umum khususnya pemilih PKS bagaimana sikap terbaik PKS pada 9 Desember nanti," jelasnya saat jumpa pers di kantor DPD PKS Solo, Senin (7/9).
Sebelumnya, PKS menargetkan bisa mengumumkan keputusan final terkait sikap politik dalam Pilkada pada Senin. Namun, DPD PKS Solo memilih untuk tidak terburu-buru menentukan sikap. Sebab, setiap opsi tersebut memiliki risiko jangka panjang dan bisa berdampak pada Pemilu 2024.
Abdul Ghofar menyebut, dari Pilkada 2020 Solo ini DPD PKS mendapat pelajaran yang besar yang dia sebut fenomena demokrasi yang terbajak. Istilah tersebut, kata Abdul Ghofar, berdasarkan persepsi DPD PKS dalam diskusi, bahwa ternyata DPD PKS tidak bisa berbuat apa-apa khususnya di Solo. Sebab, ketika DPD PKS mau membangun koalisi lobinya bukan lagi tingkat daerah, melainkan tingkat nasional.
Dia menyatakan, DPD PKS merasakan suasana Pilkada Solo 2020 berbeda jauh dengan pilkada-pilkada sebelunnya dimana sebelumnya bisa berkomunikasi secara nyaman dengan parpol-parpol lain. Kemudian, hasil komunikasi disampaikan ke tingkat provinsi dan nasional. Kemudian muncul rekomendasi. Namun, suasana itu diklaim tidak didapatkan PKS dalam Pilkada Solo 2020.
"Seakan-akan PKS tidak diberi peluang untuk berkomunikasi dengan teman-teman parpol di Solo, semuanya sudah di Jakarta. Sehingga suasana kebatinan kami, kami merasa terbajak," ujarnya.
Oleh sebab itu, PKS akan menjaring aspirasi dari para pendukung PKS. Nantinya, hasil jaring aspirasi dari masyarakat khususnya pemilih PKS akan disampaikan kepada DPW dan DPP untuk mendapat keputusan resmi terkait sikap PKS pada Pilkada 9 Desember 2020.
"Target kami November awal akan kami sampaikan sikap PKS secara resmi berkenaan dengan pilihan PKS 9 Desber 2020. Kami tetap menyemarakkan pesta demokrasi di Solo apa pun
sikap kami nanti," imbuhnya.
Ketika ditanya terkait potensi bersikap golput, Abdul Ghofar menyatakan, abstain di pemilihan akan menjadi beban berat bagi partai politik. Meski demikian, jika nantinya banyak yamg menginginkan agar PKS tetap meneruskan abstain maka kemungkinan besar akan abstain.
"Secara aturan, golput dilindungi Undang-Undang. Tetapi mengkampanyekannya saya belum mengkaji lebih jauh. Semoga PKS nanti tidak mengkampanyekan. Kami tetap memeriahkan pilkada," ucap Abdul Ghofar.
Dia berharap, pada Pemilu berikutnya PKS bisa meraih kursi di atas batas ambang batas pencalonan kepala daerah. Sehingga, PKS berharap dalam Pilkada yang akan datang bisa mengusung calon Wali Kota alternatif yang diharapkan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro menambahkan, Pilkada Solo 2020 menjadi pelajaran berharga bagi DPD PKS. Jumlah kursi yang hanya lima kursi di DPRD membuat PKS tidak dapat mengusung sendiri calon kelala daerah.
"Ini bukan salah siapapun, ini salah PKS sendiri. Untuk itu kami meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan dan masyarakat. Ke depan kita akan berusaha untuk memperoleh kursi agar dapat mengusung calon sendiri," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika