REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, M Nursyamsi, Antara
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman masih mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk Covid-19. Ia menaksir, harganya nanti berkisar di harga 5 dolar AS atau sekitar Rp 73.950.
"Perkiraan dari Lembaga Eijkman, perkiraan awal 5 dolar AS per dosis," ujar Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/9).
Namun harga pastinya belum diketok pemerintah. "Biaya memang masih karena belum ditemukan secara pasti, harganya masih bergerak," ujar Bambang.
Untuk saat ini, ia memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan sekira 500 juta dosis. Karena setiap warga akan divaksin sebanyak dua kali.
"Kita asumsikan seluruh penduduk 265 juta orang, maka kalau satu orang butuh dua dosis maka dibutuhkan sampai 500 juta lebih vaksin," ujar Bambang.
Untuk Vaksin Merah Putih pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 280 miliar. “Targetnya di 2021 kita dukung semua pengembangan Vaksin Merah Putih ini sebesar Rp 280 miliar,” ujar Bambang.
Nantinya Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman akan mendpatkan dana sebesar Rp 28,8 miliar. Karena lembaga tersebut bukan merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
"Tapi merupakan bagian dari Kemenristek/BRIN, anggaran khusus untuk satker LBM Eijkman dengan total Rp 28,8 miliar," ujar Bambang.
LBM Eijkman ditargetkan pemerintah menjadi lembaga unggulan yang menjadi rujukan nasional biologi molekuler kesehatan kedokteran di Indonesia. Hal tersebut ditargetkan terealisasi pada 2020.
"Juga menangani utamanya penyakit menular di daerah tropis, misalnya malaria, hepatitis, dengue dan lainnya," ujar Bambang.
Vaksin Merah Putih adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan di dalam negeri. Lembaga Eijkman saat ini sedang mengerjakan vaksin dengan platform subunit protein rekombinan, baik yang berbasis sel mamalia maupun berbasis sel ragi. Eijkman juga mulai mengembangkan pendekatan virus yang dilemahkan. Ada tiga platform yang akan dikembangkan oleh Eijkman.
Selain pengembangan Vaksin Merah Putih oleh Eijkman juga ada empat institusi lain yang ikut dalam proses ini. Nama Vaksin Merah Putih tidak hanya milik Eijkman karena yang terpenting bibit vaksinnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia.
Tim lain yang juga terlibat dalam pengembangan Vaksin Merah Putih adalah Universitas Indonesia (UI) yang mengembangkan tiga platform yaitu DNA, RNA, dan platform virus seperti partikel. Kemudian kedua, tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengembangkan dengan platform adenovirus, dan tim ketiga adalah dari Universitas Airlangga (Unair) yang juga mengembangkan platform adenovirus. Terakhir yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengembangkan platform protein rekombinan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyampaikan vaksinasi ditargetkan mulai dilakukan pada awal 2021. Targetnya, paling cepat vaksin Covid-19 bisa mulai dilakukan akhir tahun ini.
Penerintah menyiapkan dua skema vaksinasi yakni vaksin gratis dan vaksin mandiri bagi masyarakat atau perusahaan yang mampu secara ekonomi untuk membeli vaksin. "Vaksin ada yang merupakan bantuan, gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya dilebarkan dengan BPJS kesehatan yang jumlah penerima bantuan iuran (PBI) ada 93 juta, nah itu jadi prioritas masuk dalam vaksin gratis pemerintah," ujar Erick saat koordinasi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih dan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah di Jakarta, Kamis (3/9).
Skema kedua melalui vaksin mandiri di mana masyarakat atau perusahaan yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar vaksinasi. Erick menyebut pengusaha yang berada di bawah Kadin menyampaikan kesiapannya melakukan vaksin mandiri.
"Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, tidak. Nanti ada sinkronisasi, jadwal, dan data, bukan berarti malah diputarbalikkan pemerintah mencari uang. Yang bisa mandiri ya harus bisa, toh pengusaha selama ini dapat duit dari Indonesia," ucap Erick.
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan nyata untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang penambahan kasusnya terus meningkat drastis di Indonesia. "Tanpa menghentikan serentak penyebaran kasus Covid-19 dikhawatirkan akan melumpuhkan sistem kesehatan dan (menyebabkan) kematian skala besar," kata Ketua Umum PDPI DR. Dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR dalam konferensi pers secara virtual yang digelar dalam rangka HUT PDPI, Jakarta, Selasa (8/9).
Ia mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam menghadapi pandemi Covid-19, kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah.
PPDI melihat bertambahnya jumlah kasus Covid-19 yang dari hari ke hari semakin tidak terkontrol. Maka pemerintah perlu menyadari bahwa penanganan pandemi Covid-19 selama hampir tujuh bulan terakhir belum maksimal.
Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk membuat rencana strategi berdasarkan ilmu pencegahan penyakit dalam masyarakat, selain strategi pengobatan Covid-19. Kemudian, selain perlunya melibatkan klinisi profesional, pemerintah juga perlu melibatkan ahli epidemiologi yang kompeten dalam hal penyakit infeksi menular.
Selanjutnya, pendekatan 3T, yaitu dengan tracing atau penelusuran, testing atau pemeriksaan dan treating atau penanganan kasus juga harus dikerjakan secara bersamaan dengan melibatkan para ahli-ahli di bidangnya.
"Langkah 3T ini harus dimaksimalkan karena terlihat belum berimbangnya jumlah uji diagnostik Covid-19 di seluruh Indonesia sesuai standard WHO," kata dia.
Berikutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya komunikasi terhadap publik dengan membuat media informasi dengan berdasarkan sumber dan data yang terpercaya dan disajikan dalam bentuk sederhana yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Lebih lanjut, jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta untuk memberikan contoh yang baik dalam penerapan disiplin protokol kesehatan karena setiap tindakannya menjadi panutan oleh masyarakat.
"Pemerintah (juga) harus melakukan upaya menuju zero death terhadap petugas medis dan petugas kesehatan dengan membentuk komite penyelamatan dokter dan tenaga kesehatan," kata Agus.
Data terbaru menunjukkan kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menyentuh angka 200.035 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 142.958 sudah sembuh dan 8.230 orang meninggal akibat Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika