Selasa 08 Sep 2020 16:48 WIB

Dai Bina Umat Se-Babel Akan Terima Insentif Dari Pemprov

Sebelum menjadi dai bina umat, dahulu namanya adalah penghulu.

Pemberian bantuan berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah perbulan dan pencairan per enam bulan sudah mulai berproses dan berjalan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada para dai bina umat se-Bangka Belitung.
Foto: istimewa
Pemberian bantuan berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah perbulan dan pencairan per enam bulan sudah mulai berproses dan berjalan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada para dai bina umat se-Bangka Belitung.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG–-Pemberian bantuan berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah perbulan dan pencairan per enam bulan sudah mulai berproses dan berjalan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada para dai bina umat se-Bangka Belitung.

“Satu desa memiliki satu dai bina umat, di satu kecamatan ada satu koordinator, satu kabupaten ada satu koordinator. Untuk honor atau insentif akan mendapatkan satu juta rupiah perbulan,” ujar Kepala Biro Kesra Setda Babel, Saimi di ruang kerjanya, seusai mengikuti rapat teknis bersama Gubernur Erzaldi, Selasa (8/9).

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar niat baik Gubernur Erzaldi Rosman dalam membantu dai bina umat dapat berjalan lancar. “Sudah berjalan. Namun karena ini baru pertama kali, tentu perlu banyak yang kita persiapkan. Yang namanya baru pertama, pelaksanaannya tidak semulus yang kita harapkan. Benturan pertama adalah dari nomenklatur,” ungkapnya 

Dijelaskan oleh Kepala Biro Kesra Setda Babel, Saimi, bahwa sebelum menjadi dai bina umat, dahulu namanya adalah penghulu. Sedangkan untuk penghulu, ranah kewenangan berada di kementerian agama.

“Kalau dulu namanya masih penghulu dan itu ranahnya ada di kemenag. Sehingga kami dari biro kesra agak kesulitan untuk eksekusi. Untuk itu, beberapa waktu lalu dilakukan perubahan di badan keuangan daerah dan mengubah namanya menjadi bina umat,” ujarnya.

Hingga hari ini, berkas pun sudah hampir diproses di seluruh kabupaten dan kota. Namun kendala yang dihadapi yaitu masih kurang dan terbatasnya SDM di tingkat desa, sehingga usulan proposal tersebut masih ada yang perlu diperbaiki.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement