Kamis 10 Sep 2020 03:00 WIB

Ketua MPR Terima Brevet Warga Kehormatan BIN

Menjadi warga kehormatan, merupakan amanah besar yang harus dijaga

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Foto: Humas MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan brevet warga kehormatan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Brevet itu disematkan secara langsung oleh Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Sebelumnya Bamsoet pada Juli 2018, juga mendapatkan brevet warga kehormatan dari TNI Angkatan Laut (AL). "Menjadi warga kehormatan di dua institusi resmi negara, BIN dan TNI AL, merupakan amanah besar yang harus dijaga. Sekaligus menjadi tambahan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga

Hal itu dikatakan Bamsoet usai menerima Brevet Warga Kehormatan BIN, di acara Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno di STIN, Sentul Bogor. Dia menilai menjadi warga kehormatan bukan sekadar prestasi. Namun terdapat tanggung jawab yang perlu dijaga khususnya dalam menjaga tindak tanduk, sikap, serta perilaku agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Terkait peningkatan statuta, dia juga meyakini peningkatan statuta akan sejalan dengan peningkatan hasil peserta didik STIN, sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional di bidang intelijen.

"Terlebih di era post-truth sekarang ini, menuntut kinerja intelijen yang lebih melek teknologi, lebih teliti dalam mengamati, serta lebih akurat dalam menganalisa," ujarnya.

Bamsoet meyakini STIN- BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan akan berkembang menjadi sekolah intelijen berkelas internasional. Dengan kemampuan setara dengan sekolah-sekolah intelijen terkenal di dunia.

Menurut dia, tentu saja hal itu dengan tidak melupakan peran intelijen konvensional untuk menyajikan informasi dan analisis untuk keperluan operasi militer negara, rencana kontijensi, maupun kebijakan pertahanan negara. "Maupun mendeteksi secara dini berbagai bentuk ancaman, baik yang potensial dan faktual, yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia," katanya lagi.

Dia juga mengingatkan, selain terorisme, radikalisme, konflik perbatasan, separatisme maupun konflik horizontal, vertikal, dan diagonal, ancaman terbesar bangsa Indonesia juga terdapat di spionase, subversi dan sabotase yang ditengarai terjadi karena intervensi asing. Karena itu, menurut dia, SDM intelijen harus kuat dengan mengedepankan asas profesional, kerahasiaan, kompartementasi, koordinatif, dan integratif.

Bamsoet menilai intelijen yang kuat adalah landasan dalam mengambil berbagai kebijakan strategis yang berdampak pada masa depan bangsa. "Karena itu SDM yang berada di dunia intelijen bukanlah orang sembarangan, melainkan sudah teruji dan terbukti sejak mengenyam pendidikan. STIN punya tanggung jawab besar melahirkan SDM intelijen yang andal," ujarnya lagi.

Dia mengaku salut dan "angkat topi" kepada para taruna-taruni dan para perwira intelijen yang telah memilih jalan sunyi, namun sangat dibutuhkan negara.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement