REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) menghantam berbagai bidang termasuk pelaku usaha yang terdiri atas pebisnis besar dan pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut berupaya mendukung UMKM termasuk mengeluarkan aturan peredaran obat dan makanan melalui dalam jaringan (daring).

"Pelaku usaha yang terdampak Covid-19 bukan hanya pebisnis besar, melainkan juga UMKM terutama yang masih mengandalkan penjualan offline," kata Kepala BPOM Penny K Lukito saat webinar BPOM bertema Bangga Buatan Indonesia, Selasa (15/9).

Oleh karena itu, dia melanjutkan, pemerintah melakukan penguatan UMKM dengan melibatkan lintas sektor terkait termasuk BPOM. Ia menambahkan, pihaknya merespons arahan Kementerian bidang kemaritiman dan investasi untuk terus meningkatkan perhatian dan keberpihakan pada UMKM, khususnya memberikan relaksasi pada perizinan sebagai dukungan nyata gerakan nasional bangga buatan Indonesia. 

Sejalan dengan semakin maraknya penjualan melalui daring, ia menambahkan, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. "Aturan ini untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran obat tidak aman, tidak bermutu, tidak berkhasiat yang diedarkan secara daring sekaligus untuk memberikan kejelasan aturan pada pelaku usaha obat dan makanan dalam melakukan pemasaran melalui e-commerce," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengaku ikut mendukung dengan memberikan insentif, training, bimbingan teknis. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk tradisional kosmetik dan pangan dari usaha UMKM sehingga pada akhirnya diharapnan bisa berdaya saing. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika