REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan mengatakan anggaran untuk pembelian 9,1 juta vaksin Covid-19 untuk November-Desember menggunakan skema APBN. Karena itu, peruntukannya 9,1 juta vaksin itu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, pegawai pelayanan publik dan juga masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional.
"Pembiayaan untuk beli vaksin tadi yang 9,1 juta, dan nanti akan dilanjutkan, akan diprioritaskan dengan APBN untuk satu, tadi yang saya sebutkan kelompok awal tenaga kesehatan, pegawai public service, kedua adalah peserta JKN yg jadi penangguangan iuran, PBI," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto saat presbriefing update kesiapan vaksin Covid-19 di Kemenkominfo, Senin (19/10).
Yurianto mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas pembelian vaksin di luar 9,1 juta vaksin tahap pertama. Ia memastikan, selain di luar penggunaan APBN, ada ruang pelaksanaan vaksinasi secara mandiri.
"Tapi tentang berapa dan siapa ini skema masih kita gali, mudah-mudahan skema pembiayaan bisa kita dapatkan tapi 2020 yang rencana 9,1 juta ini sepenuhnya menjadi tanggungan APBN, sehingga diprioritaskan untuk tenaga kesehatan public service di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020. Yurianto mengatakan ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga perusahaan farmasi vaksin asal China, yakni, Sinovac Biotech, Sinopharm dan CanSino Biological.
Ia merinci, Sinovac Biotech telah memberikan komitmen mengirimkan vaksin Covid-19 tipe dual dose sebanyak 1,5 juta vaksin dalam dua pengiriman yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta di Desember. Sementara, Sinopharm memberi komitmen pengiriman 15 juta vaksin dengan tipe dual dose, sehingga bisa untuk vaksinasi 7,5 juta orang.
Sementara, CanSino Biological memberi komitmen sebanyak 100 ribu dosis vaksin single dose yang bisa digunakan untuk 100 ribu orang. "Kalau ditotal dari November Desember kita sudah dapat kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," ujar Yurianto.
Namun, Yurianto mengatakan kepastian jumlah ketersediaan vaksin ini untuk dapat digunakan untuk masyarakat Indonesia tergantung izin penggunaan darurat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan rekomendasi kehalalan dari Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia. Sebab, pemerintah tetap memastikan vaksin dapat digunakan secara aman baik dari manfaat yakni mencegah sakit dari virus Covid-19 maupun aman dari aspek kehalalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika