RUU HIP Masih Diusulkan DPR Masuk Prolegnas 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih diusulkan DPR masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebab, saat ini RUU tersebut masih menunggu surat dari presiden.

“Prolegnas Prioritas harus mempertimbangkan satu, RUU yang diusulkan DPR. Dua, RUU yang sedang menunggu surpres, tiga RUU dalam tahapan harmonisasi, dan keempat RUU dalam tahap penyusunan,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya dalam rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (24/11).

Baca Juga

Dalam daftar usulan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, RUU HIP berada di nomor 14 yang merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya. RUU tersebut diusulkan oleh Baleg DPR.

Saat rapat Panja tersebut, empat fraksi menolak RUU HIP masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.