REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad menolak menyetujui Undang-Undang Budget atau Belanja 2021 dalam pemungutan suara yang berlangsung di parlemen, Kamis (26/11). Pernyataan pendiri Partai Pejuang tersebut disampaikan kepada media di Kuala Lumpur, Rabu.

"Kita telah melihat betapa mengecewakan proses pembahasan anggaran belanja berjalan beberapa hari belakangan. Selain dari pembahasan yang dibatasi, tidak ada tanda dipihak pemerintah untuk mendengar atau menerima pandangan yang telah diajukan oleh anggota-anggota parlemen maupun kritikan rakyat yang bisa kita dengar melalui laman-laman media sosial dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat," kata anggota parlemen asal Langkawi tersebut.

Sebaliknya, ujar dia, pihak pemerintah bertindak mengancam anggota-anggota parlemen dengan naratif bahwa jika anggaran elanja 2021 ditolak maka gaji, tunjangan, pensiun dan frontliners tidak dapat dibayar. "Ancaman juga menjurus kepada cobaan menimbulkan rasa kurang senang di kalangan rakyat bahwa jika Belanjawan tidak lulus maka bantuan-bantuan keuangan tidak akan sampai kepada rakyat yang amat memerlukan saat ini," katanya.

Mahathir menegaskan bahwa jika rancangan anggaran tidak lolos, maka hal itu tak akan menghalangi penyaluran gaji, pensiun, tunjangan dan frontliners. Begitu juga dengan bantuan keuangan untuk keperluan rakyat tak akan terdampak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika