REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) mengingatkan kemungkinan terjadinya klaster Covid-19 di sekolah saat pembukaan pembelajaran tatap muka atau kelas offline per 1 Januari 2021 seperti yang diumumkan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terbaru. Hal itu karena sekolah dibuka setelah adanya pilkada serentak dan libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengungkapkan, kondisi saat ini cukup memprihatinkan, dimana selama proses Pilkada saja yakni masa kampanye banyak calon kepala daerah dan para pendukungnya yang mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga ditemukan setidaknya 70 calon kepala daerah yang positif Covid-19. Selain itu, lanjut Retno, waktu libur Natal dan cuti akhir tahun yang membuat banyak keluarga berpergian dengan potensi mengabaikan protokol kesehatan bisa saja terjadi.
"Pilkada ini berpotensi membahayakan guru dan siswa didik. Karena ketika sekolah dibuka pada awal Januari 2021, sementara ada pilkada ditambah libur Natal dan cuti keluarga, kita khawatir ada lonjakan kasus. Terutama pada daerah daerah yang melaksanakan pilkada atau tujuan wisata, apalagi memiliki wilayah zona di luar zona hijau," jelas Retno dalam diskusi virtual FSGI dengan wartawan, Ahad (6/12).
Retno melanjutkan, FSGI berusaha mengingatkan kepada pemerintah ada imbas Pilkada dan libur akhir tahun disini, terhadap nasib guru dan ancaman Covid-19 pada pembukaan sekolah pada 2021. FSGI meminta adanya perhatian terkait pembukaan sekolah pada 2021, karena SKB empat menteri soal pembukaan sekolah tidak melihat zonasi pelaksanaan Pilkada. Padahal dalam waktu dekat ada pilkada, ditambah libur natal dan cuti akhir tahun.
"FSGI berusaha mengingatkan pembukaan sekolah di Januari 2021 diharapkan tidak menjadi klaster baru terutama pada daerah yang pilkada dan diluar zona hijau. Seharusnya ditunggu terlebih dahulu, setelah pilkada serentak dengan masa tunggu 14 hari baru dilihat apakah perlu dilakukan pembukaan sekolah atau tidak berdasarkan ada tidaknya peningkatan kasus," ujar Retno.
Sebab ia melihat dalam proses pilkada saat kampanye saja sudah terjadi pengerahan massa, pawai dan mereka kebanyakan mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Dengan kondisi ini, FSGI memperkirakan setelah pilkada dipastikan ada perayaan kemenangan. Dimana kemungkinan mengabaikan protokol kesehatan, sangat bisa terjadi bahkan hingga membawa atau melibatkan anak anak.
Dengan situasi ini maka, FSGI memprediksi bisa jadi wilayah yang menyelenggarakan pilkada akan mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang besar. Apalagi dengan waktu libur natal dan cuti akhir tahun. Ditambah daerah yang memiliki potensi besar penambahan karena tujuan wisata. Karena akan ada kerumunan pengnjung wisata dan berkumpulnya keluarga keluarga untuk liburan.
"Kami rasa akan memiliki potensi bersama kasus Covid akan meningkat ditambah dengan dimulainya pembelajaran tatap muka," ujarnya.
Ia mengambil contoh kasus terbaru di Jakarta di MAN 2 Jakarta Barat, dimana 30 gurunya dinyatakan positif Covid-19 sepulang dan wisata ke Jogjakarta. Penularan ini berasal dari 1 guru yang menunjukkan gejala covid 19 dan sempat berinteraksi di madrasah, sehingga 30 guru dinyatakan positif Covid-19. Dan masih banyak contoh lain, kehadiran kasus Covid di sekolah baik karena interaksi saat ujicoba pembelajaran tatap muka atau interaksi guru siswa dan keluarga.
"Nah kondisi inilah yang dikhawatirkan FSGI, apalagi dibarengi dengan pembukaan waktu sekolah seluruh Indonesia. Ditambah daerah yang tadi menyelenggarakan pilkada dan daerah tujuan wisata, maka sekolah bisa menjadi klaster baru," katanya.
Ini bisa dilihat ketika ada beberapa sekolah yang mulai membuka sekolah tatap muka namun ternyata beberapa guru dan siswa tertular Covid. Seperti data terbaru dimana 233 siswa terkonfirmasi dan 46 guru dari seluruh kabupaten/kota. Sekarang, kata dia, belum pembelajaran resmi tatap muka dan pilkadapun sudah banyak klaster sekolah. Apalagi nanti pilkada digelar dan pembelajaran tatap muka digelar.
"Maka kami meminta pemerintah daerah wajib melakukan test swab secara gratis bila diindikasi ada temuan kasus positif," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika