REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat Politik dan Hankam dari Universitas Muhammadiyah, Arqam Azikin, mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menyelidiki cepat 'sandi pesan' dalam rangkaian menyusul ditemukannya unmmaed underwater vehicle (UUV) atau drone bawah laut SeaGlider di sekitar Perairan Selayar yang ditemukan nelayan, beberapa waktu lalu.
"Apabila tidak ada cap milik TNI di benda tersebut, berarti benda itu dipastikan punya lembaga dari luar negara kita, dan diperlukan kerja cepat menyelidiki isi 'sandi pesan' apa yang di dalam rangkaian alatnya," kata Arqam di Makassar, Senin (4/1).
Dia mengatakan, sudah sangat tepat Panglima TNI langsung memerintahkan jajarannya membawa alat mirip rudal tersebut ke Mabes TNI untuk diteliti lebih lanjut. Mengenai dugaan benda itu milik China atau Amerika Serikat (AS), Arqam mengatakan, di situlah perlu penyelidikan TNI secara tepat dalam mengklarifikasi data-data awal yang ada pada benda itu.
Pasalnya, AS mempunyai pemantau satelit di wilayah Timur Indonesia serta China memiliki kepentingan pada gejolak di Laut China Selatan dengan AS. "Benda milik lembaga dari luar negara kita mesti diselidiki secara mendalam dengan beberapa pertanyaan, mengapa bisa masuk ke perairan Selayar? Apakah pernah terdeteksi oleh radar AL?" katanya.
Dia mengatakan, apabila tidak terdeteksi radar keamanan wilayah laut Indonesia, berarti sudah menunjukkan kerawanan dan bahaya bagi penyusupan mata-mata dengan memakai drone laut memasuki perairan Indonesia. Menurut dia, dengan ciri-ciri yang ada pada benda itu, patut dicurigai ada penyusupan operasi pengintaian di sekitar perairan wilayah Indonesia untuk melakukan perekaman situasi, sumber daya alam, dan posisi kekuatan penjagaan yang intens dilakukan TNI AL.
"Ini sudah kejadian ketiga kalinya ditemukan di wilayah perairan kita. Maka segenap pasukan elite AL agar meningkatkan kewaspadaan dalam menangkal ancaman pertahanan negara di lokasi strategis yang rawan operasi pengintaian di wilayah laut dari pihak manapun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika