REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon menyetujui kembali pengerahan 20 tim vaksinasi militer  yang akan disiapkan untuk ke komunitas di seluruh negeri. Keterlibatan militer Amerika Serikat (AS) untuk mengejar kecepatan penyuntikan vaksin Covid.  

Kepala juru bicara Pentagon, John Kirby  mengatakan pada Jumat (12/2), bahwa persetujuan terbaru Menteri Pertahanan, Lloyd Austin, menambah jumlah tim vaksinasi Covid-19 yang sejauh ini diizinkan menjadi 25 tim. Tim tersebut melibatkan sekitar 4.700 anggota layanan.

Kirby mengatakan tim, yang sebagian besar melibatkan pasukan aktif, sedang disetujui dalam pendekatan bertahap, berdasarkan kebutuhan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA). Sejauh ini, hanya satu dari lima tim pertama yang disetujui pekan lalu yang benar-benar diumumkan dan dikerahkan.

Kirby mengakui ada proses yang rumit sehingga memerlukan koordinasi dengan otoritas lokal dan negara bagian terkait pelibatan militer. Upaya ini untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat dan menentukan infrastruktur dan dukungan yang diperlukan.

"Kami tidak ingin bergerak terlalu cepat sehingga membuat proses atau sistem kewalahan," kata Kirby.

Tim beranggotakan 222 orang itu dari Fort Carson, Colorado, telah tiba di Los Angeles. Mereka akan membantu situs vaksinasi yang dikelola pemerintah federal di California State University. Kirby mengatakan tim berharap untuk mulai bekerja pada Senin (15/2).

Pentagon pertama kali menerima permintaan asli dari FEMA pada akhir Januari. Militer menjanjikan untuk 100 tim vaksinasi dengan total 10 ribu personel pasukan.

Para pejabat mengatakan bahwa lebih banyak situs vaksinasi akan dibuka di seluruh negeri karena lebih banyak dosis vaksin tersedia. Pengerahan militer dilakukan saat negara sedang berpacu dengan virus yang memicu mutasi, sehingga dapat membuatnya menyebar lebih mudah dan menimbulkan penyakit yang lebih mematikan. Dwina Agustin /ap

https://apnews.com/article/emergency-management-coronavirus-pandemic-john-kirby-lloyd-austin-d9cd5b2fa13cbd3fa5c9ac4d71d0370c

Ikuti Whatsapp Channel Republika