REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyebut, pertanyaannya soal cara menyampaikan kritik agar tidak dipanggil polisi ditanggapi beragam. Padahal, menurutnya, pidato yang diucapkannya saat di acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR murni sebuah pertanyaan.
JK menuturkan, pertanyaannya tersebut justru disalahartikan sejumlah pihak. "Apa yang saya kemukakan itu berbentuk pertanyaan, wajar, bahwa bagaimana dong caranya agar mengkritik tanpa dipanggil polisi. Itu murni pertanyaan, banyak menanggapi berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer ini kan," ujar JK yang dikutip dalam video yang dibagikannya, Senin (15/2).
Ia menegaskan, perlunya pemerintah terbuka terhadap kritikan. Sebab, kritikan menurut JK, sebagai sarana untuk mengecek dan menyeimbangkan jalannya pemerintahan secara demokratis.
"Karena kritikan itu sangat penting untuk pemerintah sendiri, kan yang bisa mengoreksi kan dari luar. Karenanya, kalau pemerintah ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancenya," kata JK.
Selain itu, ia menilai pertanyaan itu justru penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat yang ingin tahu seperti dirinya. Apalagi, setelah pertanyaanya tersebut, kemudian ditanggapi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Sehingga masyarakat dan para aktivis sudah tahu bagaimana mengkritik dengan baik kepada pemerintah. "Jadi itu justru penting agar pemerintah ya masyarakat jangan disalahartikan. Jadi kalau bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Bodoh benar itu orang yang suka menafsirkan yang tidak-tidak suatu ucapan yang sederhana," kata JK.
Ia menegaskan, pertanyaan soal bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi, benar-benar keluar dari lubuk hati. "Tentu di sini kita bedakan antara kritikan dan fitnah. Kan itu saja sebenarnya," ujarnya.
Karena itu, ia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan terbuka akan kritik tentu perlu didukung. Namun, harus diikuti dengan penjelasan kepada masyarakat. "Cuma caranya, harus dijelaskan, supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat, ya apa yang salah dari suatu pertanyaan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika