REPUBLIKA.CO.ID, WINA – Sarjana akademis dan anti-Islamofobia, Farid Hafez menjadi sasaran otoritas Austria sebagai tanda penindasan terhadap mereka yang menentang kebijakan anti-Muslim pemerintah. Hafez menceritakan tentang penggerebekan di rumahnya untuk pertama kalinya sejak 9 November 2020. Hafez masih ingat ketika senjata diarahkan ke dadanya oleh polisi yang menyerbu rumahnya.
Setelah lulus dari kuliahnya, Hafez menjadi kritikus terhadap kebijakan Austria yang semakin kejam terhadap kelompok minoritas Muslim. “Inilah alasan saya menjadi tertarik pada Islamofobia karena saya merasa tidak ada yang membicarakannya,” kata Hafez dalam sebuah video yang diunggah berdurasi delapan menit.
Pemerintah Austria tampaknya telah memperhatikan Hafez. Sekarang mereka sedang dalam misi untuk membungkam Hafez yang bekerja di Universitas Salzburg dan peneliti senior di Universitas Georgetown di Amerika Serikat.
Sebelumnya, Hafez belum pernah melakukan kejahatan apa pun sehingga ketika pemerintah Austria menyerang dia, beberapa orang percaya tindakan itu sengaja dilakukan. Seorang akademisi menyebut perlakuan Austria terhadap Hafez sangat tidak adil.
Hafez sempat ditanya pendapat tentang istilah Islamofobia dan apakah dia percaya Muslim didiskriminasi di Austria. Pemerintah Austria juga memblokir rekening bank Hafez yang membahayakan kehidupan keluarganya.
Otoritas Austria memiliki hak untuk menjaga penyelidikan tetap terbuka hingga tiga tahun tanpa memberikan bukti apa pun dan tanpa mengajukan tuntutan. Menurut seorang akademisi, tindakan negara adalah pengingat bahwa Islamofobia telah mengakar dalam politik Uni Eropa. Dalam hal ini pemerintah tidak segan-segan menganiaya akademisi Muslim secara politis.
Pendukung Hafez telah menyiapkan halaman penggalangan dana untuk membantu dia membayar biaya hukumnya.
Apakah Austria memiliki masalah dengan Islam?
Hingga saat ini, Austria adalah satu-satunya negara Barat yang mengakui Islam sebagai agama resmi. Keputusan tersebut berasal dari aneksasi atas Bosnia pada tahun 1908 silam. Umat Muslim di Austria telah mengalami tingkat toleransi yang relatif kuat dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Namun, toleransi tersebut belakangan ini terkikis.
Dikutip TRT World, Rabu (3/3), pada 2016 lalu, pemerintah sayap kanan mengubah undang-undang Islam yang berusia seabad dengan membuatnya ilegal bagi masjid untuk menerima dana dari luar negeri. Di satu sisi, mereka membiarkan sinagog dan gereja tetap melakukannya.
Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk mencampuri cara kerja komunitas Muslim di Austria. Sejak itu, pemerintah Austria memperketat aturan pada komunitas Muslim.
Setahun kemudian pada 2017, Austria memberlakukan larangan niqab, penutup wajah yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim. Lalu pada 2019 larangan hijab yang ditujukan untuk anak perempuan sekolah dibatalkan pada Desember 2020 setelah pengadilan tertinggi Austria memutuskan bahwa itu adalah pelanggaran hak Muslim.
Kanselir sayap kanan Austria, Sebastian Kurz baru-baru ini berusaha untuk menciptakan “Islam politik.” Kurz telah memperingatkan populasi Muslim di Austria bahwa masjid dapat ditutup dan negara dapat membuat daftar imam dalam upaya melacak Muslim.
Ketika TRT World berbicara dengan Farid Hafez pada saat itu, dia memperingatkan “Ini adalah langkah terbaru pemerintah untuk menghancurkan masyarakat sipil Muslim dan mengirimkan pesan bahwa tidak ada yang aman.”
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika