Jumat 05 Mar 2021 06:40 WIB

Wapres: Tiap Negara Punya Ijtihad Sendiri Atasi Pandemi

Setiap negara punya ijtihad sendiri untuk mengatasi pandemi Covid-19

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin.
Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian negara-negara di dunia terkontraksi termasuk Indonesia. Ma'ruf menyebut hingga saat ini belum ada model tetap yang digunakan negara-negara dunia untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan dari pandemi Covid-19. Apalagi, ahli menyebut krisis ekonomi yang mendorong resesi global saat ini adalah terburuk dalam delapan dekade terakhir.

"Semua negara juga gagaplah, belum ada model mengatasi keadaan ini karena itu masing masing negara punya inisiatif-inisiatif sendiri atau ijtihad (upaya mengerahkan kemampuan) sendiri," kata Ma'ruf dalam Dialog Spesial Indonesia Bicara yang disiarkan daring, Kamis (4/3).

Karena itu, Pemerintah Indonesia kata Ma'ruf, sejak awal menyadari jika dampak yang ditimbulkan pandemi akan sangat besar. Karena itu, sejak 2020, Pemerintah melakukan refokusing anggaran menjadi tiga program yakni penanganan Covid-19, penanggulangan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, pemerintah pun merealokasi anggaran ke tiga fokus tersebut, yang berdampak pada pelebaran defisit APBN 2020 dari semula target tiga persen menjadi 6,34 persen dan realisasinya menjadi 6,9 persen pada 2020.

Namun, Pemerintah menargetkan defisit APBN akan kembali ke tiga persen pada 2023 mendatang dengan sedikit-sedikit mengurangi pelebaran defisit pada 2021 sebanyak 5,7 persen, lalu pada 2022 sekitar 4-5 persen.

"Sehingga di 2023 kembali kita, ini salah satu langkah langkah yang dilakukan dan membentuk komite nasional dan penanggulangan Covid dan pemulihan nasional," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19 melakukan restrukturisasi dan juga dengan melakukan penanganan kasus Covid-19. Yakni dengan terus menggencarkan penerapan protokol kesehatan, pembahasan kegiatan mulai dari PSBB hingga saat ini PPKM dan juga program vaksinasi sejak Januari lalu.

Ia menyebut, berbagai upaya itu pun telah membuahkan hasil dengan angka kontraksi pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2020 lebih baik dari kuartal kedua 2020.

"Kuartal kedua itu kontraksi mencapai 5,29 persen, itu di akhir tahun itu hanya terkontraksi 2,07 artinya ada kenaikan kembali 3 persen, memang kita masih minus tapi dibandingkan beberapa negata kita masih bagus, Singapura misalnya, India, itu empat persen, AS negara besar aja 3,5 persen, jerman juga empat persen," kata Ma'ruf.

Karena itu, ia berharap pertumbuhan ekonomi pada 2021 tidak lagi terkontraksi. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa tumbuh 4-5 persen, dengan berbagai upaya penanganan dilakukan secara konsisten.

Sehingga, Indonesia juga bisa kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) dari saat ini negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income).

"Kita akan kembali lagi, bahkan di 2022 kita sudah ancer-ancer di atas 5-6 persen. jadi kita syukur alhamdulillah kita sudah ada di jalur yang benar, kita sudah menempuh cara-cara yang tepat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement