REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumat (5/3) menjadi hari bersejarah bagi Partai Demokrat. Pada hari itu muncul gerakan untuk mendongkel Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Kongres Luar Biasa. KLB yang berlangsung di Sumatra Utara mendudukkan Moeldoko, eks panglima TNI yang kini menjabat kepala Kantor Staf Presiden Joko Widodo, menjadi ketum DPP Partai Demokrat versi KLB.

Pada hari itu, Agus Yudhoyono dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sontak menggelar jumpa pers. Agus menggelar jumpers Jumat sore di markas baru Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, yang pernah diserang massa pada 1996. Sementara SBY, selaku ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menggelar jumpers di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Jumat malam.

Di dua kesempatan pidato itu, anak dan ayah tersebut menyinggung Moeldoko secara terang-terangan sebagai yang berperan di KLB . Dalam naskah pidato yang dibagikan pada pers tercatat AHY dan SBY menyebut Moeldoko berkali-kali. 

Pidato AHY sebanyak enam halaman berjudul 'Rapatkan Barisan: Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi'. Di dalam pidatonya itu AHY menyebut Moeldoko sebanyak tujuh kali. Keseluruhan penyebutan menggandengkan kata Moeldoko dengan KSP, "KSP Moeldoko". Seolah menegaskan dan mengaitkan jabatan Moeldoko sebagai kepala KSP yang berkantor di Istana Negara dengan langkah Moeldoko menggelar KLB dan menjadi ketum DPP Partai Demokrat versi KLB kemarin. 

Seperti kutipan pertamanya berikut: "Keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," demikian teks yang dibaca AHY. 

Di dua kalimat, KSP Moeldoko ditulis dengan penekanan yakni ditebalkan. Seperti berikut: "...Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."

Dan di kalimat, "...atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

Moeldoko adalah kepala Staf Angkatan Darat ke-28, menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei-Agustus 2013. Pada Agustus itu, Presiden SBY mengangkat Moeldoko sebagai panglima TNI ke-18, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Moeldoko duduk sebagai Panglima TNI selama dua tahun.

Di masa Presiden Joko Widodo, Moeldoko masuk ke lingkaran Istana. Ia diangkat menjadi kepala Staf Kantor Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki pada 18 Januari 2018. Kepala KSP adalah jabatan setingkat menteri yang bertugas memberi dukungan kepada presiden dan wapres dalam melaksanakan pengendalian program program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. 

Lembaga strategis ini baru diadakan di era Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Sebagai Kepala KSP pertama pada waktu itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian masuk ke dalam kabinet sebagai menteri, dan digantikan oleh Teten Masduki, pegiat antikorupsi, yang juga kemudian dipilih menjadi menteri. Barulah masuk Moeldoko.  

Pada Jumat malam, giliran SBY yang berpidato terkait kisruh Partai Demokrat. Dalam naskah pidato SBY sebanyak 13 halaman yang dibagikan ke pers, SBY juga menyebut Moeldoko sebagai 'KSP Moeldoko'. Ia lebih banyak menyebut 'KSP Moeldoko'. Total sebanyak 11 kali.

SBY mengawali penyebutan 'KSP Moeldoko' di dalam kalimat, "KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif, erada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat."

Di halaman terakhir pidatonya, SBY terakhir kali menyebut KSP Moeldoko di dalam kalimat, "Berarti KSP Moeldoko tidak memahami Undang Undang Partai Politik yang berlaku, dan juga tidak memahami AD & ART Partai Demokrat." 

Berbeda dengan naskah pidato AHY yang ada bagian penekanan menyebut KSP Moeldoko dengan cara menebalkan huruf dan kalimat, maka di dalam naskah pidato SBY, seluruh hurufnya dibuat dengan kapital dan ditebalkan. 

Ada hal yang nampaknya cukup istimewa di dalam naskah pidato SBY halaman tiga, yakni saat SBY mengaitkan Moeldoko dengan keprajuritan TNI, karena keduanya sama sama TNI dan SBY pernah mengangkat Moeldoko sebagai kasad dan panglima TNI.

SBY menyebutnya, "Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI. Termasuk rasa malu dan bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu."