REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Kusuma Admaja, ikut diberhentikan buntut dari menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Ia dipecat bersamaan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Apri Sujadi.
"Iya benar, keduanya sudah dipecat karena datang ke acara KLB di Medan. Oleh DPP Partai Demokrat, tindakan itu merupakan kesalahan fatal dan tidak bisa ditolerir," kata Sekretaris Jenderal DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Husnizar Hood, di Tanjungpinang, Senin (8/3).
Ia menjelaskan, DPP Partai Demokrat telah menunjuk pelaksana tugas untuk mengganti posisi keduanya. Ia juga memastikan saat ini kader dan pengurus Partai Demokrat di Kepulauan Riau tetap solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.Semua mesin Partai Demokrat masih aktif menjalankan kerja-kerja politik seperti biasanya.
"Saya minta kader dan pengurus Demokrat tetap loyal dan menjaga kekompakan serta keamanan. Jangan terpengaruh intervensi dari pihak luar, semua harus tetap satu komando, baik dari DPP dan DPD," katanya.
Lebih lanjut, Hood menyebut, tidak mengetahui alasan Sujadi maupun Kusuma memilih hadir di KLB Deli Serdang. Ia sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan kedua kader Demokrat itu, namun sampai saat ini belum bisa terhubung.
Baca juga : Setia ke AHY, DPC Demokrat Kota Bogor Tolak KLB Abal-Abal
"Saya akan berkomunikasi, menanyakan alasan keduanya hadir di KLB. Supaya lebih jelas duduk perkaranya, karena kita tidak mau berandai-andai," ujar Hood.
Mantan wakil ketua DPRD Kepulauan Riau itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai Demokrat itu bekerja dengan baik sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. "Kami tidak ingin berbuat melanggar aturan, apalagi terhadap kader-kader yang menjabat sebagai anggota DPRD. Lanjutkan tugas-tugas politik, karena mereka tidak ada kaitannya dengan pemecatan ketua DPD dan DPC itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika