REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Thomas Andrews, mengecam militer negara itu atas pembunuhan sedikitnya 70 orang sejak protes meletus, Kamis (11/3). Semakin banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan penyiksaan yang diperlihatkan setelah kudeta 1 Februari.

"Ada banyak bukti video tentang pasukan keamanan yang dengan kejam memukuli pengunjuk rasa, petugas medis, dan pengamat," ujar Andrews dikutip dari Aljazirah.

Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa Myanmar sedang dikendalikan oleh rezim yang membunuh dan ilegal. Lebih dari setengah dari demonstran yang meninggal berusia di bawah 25 tahun.

Lebih dari 2.000 orang telah ditahan secara tidak sah sejak kudeta dan kekerasan terus meningkat. "Ada video tentara dan polisi yang secara sistematis bergerak melalui lingkungan, menghancurkan properti, menjarah toko, menangkap pengunjuk rasa dan pejalan kaki secara sewenang-wenang, dan menembak tanpa pandang bulu ke rumah-rumah orang,” kata Andrews.