REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati di seluruh Indonesia berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian Covid-19. Aspek ekonomi dan kesehatan, ujar presiden, perlu diberikan porsi yang seimbang.
"Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci. Tapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur. Kalau buka pasar, covidnya naik, hati-hati. Setop dulu. Per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa semua buka," ujar Jokowi dalam Pembukan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3).
Jokowi mengingatkan, risiko lonjakan Covid-19 masih mengancam. India misalnya, ujar Jokowi, kini mengalami lonjakan kasus setelah sempat turun cukup signifikan. Nasib yang sama juga dialami sejumlah negara Eropa yang kini kembali menerapkan isolasi wilayah.
"Hati-hati, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, India itu sudah anjlok turun sekarang naik melompat. Eropa sekarang gelombang ketiga, yang sudah turun melompat lagi tiga sampai empat kali. Ini hati-hati," kata presiden.
Khusus untuk pemulihan ekonomi, Jokowi meminta para bupati untuk memprioritaskan program padat karya. Misalnya, pembangunan sekolah, jalan desa, hingga irigasi. Proyek-proyek padat karya tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat desa, baik yang terlibat dalam program atau warga pada umumnya. "Karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income," kata Jokowi.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menambahkan, para kepala daerah sudah sepakat untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal mempercepat pemulihan ekonomi. Pelaksanaan program padat karya, ujar Anas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa, pertanian, perikanan, hingga UMKM.
"Para bupati berharap pilihan pada sektor ekonomi kerakyatan ini didukung kebijakan refocusing anggaran yang memberi ruang fiskal daerah untuk perkuat pembangunan desa dan UMKM," kata Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika