REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Para kepala pertahanan dari 12 negara mengecam militer Myanmar yang melakukan tindakan keras dan mematikan terhadap para pengunjuk rasa di negara itu. Sebelumnya, pada Sabtu (27/3), aksi diwarnai dengan bentrokan pasukan keamanan yang dilaporkan membuat setidaknya 114 orang meninggal, termasuk di antaranya adalah anak-anak.
Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) secara resmi menandatangani pernyataan bersama berisi kecaman terhadap militer Myanmar pada Ahad (28/3). Negara lain yang ikut menandatangani adalah Australia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Denmark, Belanda, dan Selandia Baru.
“Militer profesional mengikuti standar internasional untuk perilaku dan bertanggung jawab untuk melindungi - bukan merugikan - orang-orang yang dilayaninya. Kami mendesak angkatan bersenjata Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya,” ujar para kepala pertahanan 12 negara dalam pernyatan bersama, dilansir Aljazirah.
Kecaman bersama sebelumnya hampir belum pernah dibuat oleh kepala pertahanan negara-negara dunia. Sejak 1 Februari, militer Myanmar melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin pemerintahan sipil, membuat banyak orang yang mendukung demokrasi turun ke jalan menyuarakan protes.
Selama aksi protes terjadi, bentrokan dengan pasukan keamanan kerap terjadi. Namun, pada Sabtu (27/3), terdapat perlawanan dari kelompok etnis bersenjata yang menguasai sebagai wilayah Myanmar dengan militer.
Baca juga : Warga Sekitar Kebakaran Kilang Minyak Balongan Dievakuasi
Militer mengerahkan jet untuk meluncurkan serangan udara di sebuah desa yang dikendalikan oleh etnis minoritas Karen. Sebanyak tiga orang dilaporkan tewas, sementara dalam serangan di sebuah pos militer dekat perbatasan Thailand menewaskan 10 orang.
Kekerasan terjadi bersamaan saat militer menggelar peringatan Hari Angkatan Bersenjata. Jenderal Min Aung Hlain selaku panglima pimpinan militer mengatakan bahwa akan melindungi rakyat dan berjuang untuk demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika