REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyayangkan sikap pemerintah yang sudah menandatangani nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah negara pengimpor beras seperti Vietnam dan Thailand. Dalam rapat sebelumnya, dirinya mengaku telah mengingatkan pemerintah terkait MoU tersebut.
"Nyatanya memang ya sudah ada MoU," kata Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3).
Oleh karena itu, dirinya meminta penjelasan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo terkait jumlah produksi beras dan jumlah kebutuhan masyarakat di tahun 2020. Kemudian dirinya juga meminta mentan untuk menjelaskan jumlah produksi berasa yang akan dicapai dan jumlah konsumsi rakyat indonesia di tahun 2021 ini.
"Di situ kita bisa tahu, surplus kah atau memang defisit? Kalau memang defisit, untuk CBP (cadangan beras pemerintah) ya silakan saja (impor)," ucapnya.
Selain itu, dia menyoroti persoalan impor beras bukan pada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak menyerap gabah petani. Akan tetapi bagaimana penerima kartu bantuan pangan non tunai (BPNT) wajib membeli beras Bulog dengan mutu yang baik sesuai harga yang ditentukan oleh pemerintah.
Sudin mengatakan, saat ini sudah ada 106 ribu ton beras di gudang bulog yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 20 ribu ton di antaranya juga sudah dimusnahkan.
"Apabila, ini konon katanya misalnya akan terjadi impor pada bulan Juli, entah mau diapakan, kecuali pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia mengubah," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memastikan, hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia. Adapun MoU terkait impor beras dengan Vietnam dan Thailand menurut Jokowi hal itu dilakukan hanya untuk berjaga-jaga.
"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," ungkap Jokowi, Jumat (26/3) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika