Kamis 15 Apr 2021 17:37 WIB

DPRD Jabar Minta Vaksinasi Guru Dipercepat

Percepatan vaksin terhadap guru sebagai persiapan pembelajaran tatap muka bulan Juli

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Foto: ANTARA/Arif Firmansyah

Sejumlah guru dan tenaga pendidik mengantre saat vaksinasi massal COVID-19 tahap kedua di IPB Internasional Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/3/2021). Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan sebanyak 66.385 vaksin untuk guru dan tenaga pendidik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan persiapan jelang rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada Juli 2021 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat lakukan vaksinasi covid-19 tahap dua kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Staff ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (15/4).

Proses vaksinasi covid-19 tahap dua tersebut dilakukan setelah sebelumnya proses vaksinasi tahap pertama dilakukan pada bulan maret lalu. Sebanyak 500 orang mengikuti proses vaksinasi tahap pertama tersebut.

Tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, pada proses vaksinasi tahap kedua ini seluruh tahapan pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi, pelayanan yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan vaksinasi. "Alhamdulillah ini layanan yang luar biasa dari teman-teman di sektor kesehatan kepada kami, semua berjalan lancar dan menyenangkan," katanya.

Selain itu dalam kesempatan yang sama Abdul Hadi pun mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera melakukan percepatan vaksinasi kepada para guru.

Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan sebagai salah satu persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan juli mendatang.

"Percepatan vaksinasi khususnya pada guru-guru yang sebentar lagi sedang mengejar target pada bulan juli akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem-sistem yang sudah diperbaharui," katanya.

"Kami berharap agar mereka diprioritaskan terutama kepada para pekerja di sektor pelayanan publik, kalau bisa secepatnya bisa dilakukan"imbuhnya.

Abdul Hadi pun menyoroti, permasalahan masih minimnya tingkat vaksinasi pada kalangan lansia. Ia pun meminta, permasalahan tersebut harus ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Kita serahkan kepada para pengambil keputusannya, bagaimana pembagian giliran (vaksinasi). Kalau ada kesulitan-kesulitan tentunya harus kita sikapi dengan cara-cara yang positif," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika