REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand mengumumkan bahwa kepala pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada pekan depan. Ini merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.
Para negara tetangga Myanmar telah mencoba untuk mendorong pembicaraan antara penguasa militer dan pemerintah yang digulingkan. Namun tentara menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat.
Seperti dilansir laman Aljazirah, pada Sabtu (17/4) waktu setempat, juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan beberapa pemimpin dari 10 negara ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, telah mengkonfirmasi kehadiran pada pertemuan 24 April di Jakarta.
Myanmar berada dalam pergolakan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Pasukan keamanan telah membunuh 728 pengunjuk rasa pro-demokrasi dalam upaya untuk menghancurkan protes anti-kudeta nasional.
Sementara itu, Departemen Penjara mengatakan, pemerintah militer membebaskan 23.184 tahanan dari penjara di seluruh negeri pada Sabtu di bawah amnesti Tahun Baru. Meskipun sedikit, jika ada, aktivis demokrasi yang ditangkap sejak kudeta tersebut dianggap di antara mereka.
Sabtu adalah hari pertama Tahun Baru Myanmar dan hari terakhir dari liburan lima hari yang biasanya ditandai dengan kunjungan ke kuil-kuil Budha dan pesta melempar air yang riuh serta berpesta di jalanan. Aung San Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut.
Hal itu dicatat menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu menghadapi berbagai tuduhan, termasuk melanggar tindakan rahasia resmi, yang bisa membuatnya dipenjara selama 14 tahun. Pengacaranya menolak tuduhan tersebut.
"Para tahanan (yang dibebaskan) ini kebanyakan dari sebelum 1 Februari tetapi ada juga beberapa yang dipenjara setelahnya," kata juru bicara Departemen Penjara Kyaw Tun Oo. Dia mengatakan dia tidak memiliki rincian pelanggaran yang menyebabkan mereka dipenjara.
Di antara mereka yang dibebaskan adalah 137 orang asing, yang akan dideportasi, kata televisi pemerintah. Namun tidak ada rincian mengenai data tersebut.
AAPP mengatakan militer terus mencari 832 orang sehubungan dengan protes tersebut. Di antara mereka ada lebih dari 200 orang, termasuk beberapa aktor, penyanyi, dan selebritas internet, yang telah berbicara menentang kudeta dan dicari dengan tuduhan mendorong perbedaan pendapat di angkatan bersenjata, yang dapat dijatuhi hukuman penjara tiga tahun.
Media pemerintah mengumumkan nama 40 orang yang dicari lainnya. Sebanyak 20 di antaranya adalah dokter, pada Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika