Gerakan global ini sangat kontras dengan tokoh-tokoh Prancis yang memilih bungkam tentang ketentuan baru, bagian dari undang-undang untuk melawan separatisme. Ketentuan ini datang sebagai amandemen RUU yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Nasional dan dikutuk oleh organisasi hak asasi manusia Prancis sebagai "menargetkan Muslim" dan "melanggar hak asasi manusia."

 

Meskipun ada protes, senator sayap kanan dari partai Les Républicains memutuskan untuk memperkuat undang-undang kontroversial itu. Akhirnya, pada versi baru undang-undang tersebut tetap menciptakan alasan baru untuk mengawasi warga Muslim dan membatasi kebebasan beragama mereka dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya.

 

Sementara undang-undang sekuler melarang jilbab di sekolah, senat juga memutuskan adanya pelarangan mengenakan simbol-simbol keagamaan bagi wali murid dan pegawai negeri sipil. Anggota parlemen juga memutuskan untuk melarang burkini di kolam renang, begitu juga dengan mengenakan tanda-tanda agama untuk ikut serta dalam acara olahraga atau kompetisi yang diselenggarakan oleh federasi atau asosiasi olahraga. 

 

French Football Federation adalah satu-satunya badan internasional yang membatasi perempuan berjilbab untuk berpartisipasi dalam olahraga. Pemain anggar Olimpiade AS Ibtihaj Muhammad memposting di akun Instagram-nya, “Inilah yang terjadi ketika kami menghadapi diskriminasi anti-Muslim dan anti-Islam, larangan hijab yang melanggar kebebasan beragama. Mengatur tubuh wanita Muslim atas nama sekularisme adalah Islamofobia dan penindasan." 

 

“Ketika dia mengundang saya untuk sesi live Instagram untuk membantu para pengikutnya memahami situasi di Prancis, kami diingatkan bahwa dia mungkin tidak bisa menjadi juara jika dia berkompetisi di Prancis, di mana organisasi Les Hijabeuses didirikan untuk melawan diskriminasi. dalam sepak bola. Bagaimana kita bisa bangga dengan fakta bahwa Piala Dunia pria 2018 dimenangkan oleh tim Prancis yang terdiri dari banyak pemain Muslim, sekaligus mencegah wanita Muslim mencapai tujuan yang sama?” tulis Rokhaya Diallo, dalam artikelnya yang dikutip di The Washington Post. 

 

Sementara itu, wanita Prancis berbondong-bondong membuat versi Prancis dari tagar viral, #PasToucheAMonHijab, untuk memprotes undang-undang diskriminatif dan penghancuran kebebasan. Lebih dari 70.000 tweet mendorong agar wanita Muslim ‘dianggap sepenuhnya manusia’ dan menuntut anggota parlemen berhenti membuat keputusan atas nama mereka.

 

Prancis telah membahas pakaian wanita Muslim setidaknya selama tiga dekade. Pada tahun 1989, anak perempuan dikeluarkan dari sekolah menengah karena mengenakan jilbab. Sejak saat itu, Prancis menjadi perhatian utama sejumlah kontroversi tentang wanita Muslim yang berani tampil diliput di depan umum.

 

Seorang wanita juga telah diserang dan dipecat karena memimpin serikat siswa, menjadi pengasuh anak, menjadi bagian dari kontes menyanyi di televisi, mencalonkan diri untuk jabatan, berpartisipasi dalam acara berita, menghadiri audiensi publik, menjadi sukarelawan dalam amal, mengenakan rok panjang di sekolah, melamar pekerjaan, disediakan peralatan olahraga yang memadai, dan dalam banyak situasi lainnya. 

 

“Artikel ini tidak akan bisa menyebutkan semua waktu ketika pilihan perempuan Muslim telah diperdebatkan dengan keras tanpanya,” tilis Diallo.

 

“Wanita Muslim mengklaim kembali kebebasan mereka atas tubuh mereka. Berpura-pura menyelamatkan mereka dari penindasan sambil melarang mereka melakukan aktivitas yang mereka gemari adalah tindakan yang tidak lebih dari menyangkal hak pilihan mereka,” jelas dia.

 

sumber: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/04/21/france-hijab-ban-vote-exclusion/