Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tiba untuk memimpin sidang putusan uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) bersama Manahan MP Sitompul (kanan) dan Suhartoyo membacakan putusan sidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) bersama Wahiduddin Adams (tengah) dan Daniel Yusmic P Foekh membacakan putusan sidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Layar yang menampilkan pemohon menyimak Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan putusan sidang putusan uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Layar yang menampilkan pemohon mengikuti jalannya sidang putusan uji materi UU KPK secara virtual di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)