REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- China mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menghadiri pertemuan yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris tentang penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Agenda itu dinilai bermotif politik.
"Acara ini bermotivasi politik. Kami meminta perwakilan Anda untuk tidak berpartisipasi dalam acara anti China ini," demikian catatan yang dibuat oleh perwakilan China di PBB, seperti dilihat Reuters pada Jumat (7/5).
China menuduh bahwa penyelenggara acara tersebut yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan "masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang. Hal itu dinilai bertujuan untuk menciptakan perpecahan dan ketidakstabilan serta mengganggu pembangunan China. "Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," demikian isicatatan itu.
Perwakilan China di PBB juga menambahkan bahwa langkah provokatif hanya dapat menyebabkan lebih banyak konfrontasi.
Duta besar AS, Jerman, dan Inggris dijadwalkan akan berpidato pada acara yang berlangsung virtual Rabu pekan depan (12/5), bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Berdasarkan undangan yang disebarkan ke anggota PBB, tujuan dari acara tersebut adalah untuk membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota, dan masyarakat sipil dapat mendukung dan membela hak asasi manusia para anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.