REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ikhtiar memusnahkan praktik korupsi di Indonesia dibajak rangkaian upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai pengesahan UU No. 19/2019 yang dibuat tanpa pelibatan publik, kali ini upaya pelemahan KPK ditandai babak baru.
Sebanyak 75 pegawai KPK dengan banyak soal di luar nalar sehat, dinyatakan tidak lolos asesmen melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Alih status pegawai KPK ini sendiri merupakan tindak lanjut dari UU No. 19/2019 yang bermasalah tersebut.
Dugaan penyingkiran dengan skenario menyeruak. Ketika banyak pegawai yang selama ini telah membuktikan diri mempunyai komitmen kuat dan diakui darma baktinya di dalam dan di luar negeri dalam pemberantasan korupsi, justru tidak lolos tes.
Mereka sangat khawatir, ketika KPK semakin lemah dengan disingkirkannya orang-orang dengan integritas tinggi satu per satu. Bukan tidak mungkin, pola sama berlanjut di masa depan, gigi KPK semakin tumpul dan Indonesia menjadi surga bagi koruptor.
Untuk itu, guru-guru besar mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya menolak TWK dan penonaktifan pegawai terdampak. Sebab, patut diduga bermuatan kepentingan tidak sejalan misi pemberantasan korupsi yang sebenarnya.
"Ini dukungan tulus yang dilandasi dengan rasa cinta dan rindu akan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi dan lebih bermartabat," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Fathul Wahid, lewat rilis yang diterima Republika, Ahad (16/5).
Puluhan guru besar yang terlibat mengeluarkan pernyataan bersama sendiri berasal dari berbagai perguruan tinggi. Mulai Ni'matul Huda (UII), Fathul Wahid (UII), Didik J Rachbini (Universitas Mercu Buana), dan Azyumardi Azra (UIN Jakarta).
Kemudian, Edy Suandi Hamid (UII), Jaka Sriyana (UII), Syafrinaldi (UIR), Syaiful Bakhri (UMJ), Hadri Kusuma (UII), Mu'afi (UII), Hilman Latief (UMY), Is Fatimah (UII), Sefriani (UII), Purwo Santoso (UGM), Nurul Indarti (UGM) dan Hari Purnomo (UII).
Lalu, Sarwidi (UII), Sukamta (UMY), Susi Endrini (Universitas Abdurrab), Chairil Anwar (UGM), Susi Dwi Harijanti (Unpad), Rusli Muhammad (UII), Sigit (UGM), Basri Modding (UMI), Atip Latipulhayat (Unpad), Rochmat Wahab (UNY) dan Amal Fathullah Zarkasyi (Unida Gontor) (Wahyu Suryana)
Ikuti Whatsapp Channel Republika