REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi program vaksin Gotong Royong yang resmi dimulai sejak Selasa (18/5) lalu. Ia berharap program vaksin Gotong Royong tak menyulitkan UMKM.
"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/5).
Netty menilai UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sangat disayangkan, ia mengatakan, jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong.
"Jangan sampai vaksin gotong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," ucapnya.
Ia mengapresiasi adanya program vaksin Gotong Royong yang diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity. Namun, Netty mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.
Menurut Netty, kehadiran vaksin gotong royong ini menjadi sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya.
"Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," ujarnya.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.