REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah Papua Dance Flassy mengungkapkan, otonomi khusus (Otsus) Papua masih memiliki masalah setelah 20 tahun pelaksanaannya. Pertama, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sana. 

"Indeks penurunan kemiskinan meningkat, tetapi Provinsi Papua berada di titik paling rendah dibandingkan provinsi lainnya," ujar Dance dalam sebuah audiensi Di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/5). 

Kedua, masih banyak orang asli Papua yang belum merasakan manfaat dari pembangunan di sana. Padahal, dana yang diterima untuk pembangunan sangat besar. 

"Masyarakat yang belum tersentuh pembangunan dan belum menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri, walaupun sudah diupayakan melalui program ekonomi kerakyatan," ujar Dance.