REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan menduetkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat berat bagi pasangan tersebut untuk bisa menang jika wacana pasangan tersebut terealisasi.
"Jika (pasangan) Gus AMI-AHY berat, dan mudah dikalahkan," kata Ujang kepada Republika.co.id, Jumat (4/6).
Hasil berbeda justru sebaliknya. Peluang untuk bisa menang masih memungkinkan jika AHY diposisikan sebagai calon presiden (capres). "Mestinya AHY-Gus AMI. Karena AHY yang lebih tinggi elektabilitasnya," ucapnya.
Di sejumlah survei elektabilitas AHY kerap lebih tinggi ketimbang Gus AMI. Lagipula, Ujang menambahkan, Capres dan Cawapres mesti saling mengisi, baik dalam hal sokongan partai maupun dalam hal elektabilitas.
"Keduanya mesti memiliki elektabilitas yang tinggi. Jika tidak, sulit tuk bisa bersaing," ujarnya.
Namun demikian, Ujang menilai koalisi antarkeduanya masih memungkinkan terbangun. Apalagi PKB dan Demokrat pernah 10 tahun berkoalisi di pemerintahan SBY.
Sebelumnya PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Gus AMI dengan AHY. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku mendapatkan masukan dari sejumlah pihak agar keduanya dapat diduetkan di pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.
"Saya pikir ini opsi yang bagus juga, lebih fresh, duet sipil-militer, religius-nasionalis. Namun semua itu tergantung respons dari masyarakat," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (3/6).
Sementara itu Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pihaknya menghormati aspirasi politik di internal PKB terkait wacana memasangkan Gus AMI dengan AHY. Sebagai wacana ia melihat hal tersebut sah-sah saja.
"Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin (Gus AMI) sebagai calon presidennya. Namun bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana seperti ini belum menjadi prioritas," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (4/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika