REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Peta Politik Menuju 2024 dan isu Politik Mutakhir'. Salah satu yang disoroti dalam survei tersebut terkait wacana presiden tiga periode.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan berdasarkan hasil survei sebanyak 52,7 persen responden menjawab tidak setuju jika masa jabatan Presiden Republik Indonesia diubah dan diperpanjang menjadi tiga periode. “Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi 3 periode," ujarnya.

Sementara responden yang tahu terhadap wacana tersebut baru 53,5 persen. 46,5 sisanya mengaku tidak tahu. Kemudian sebanyak 45,3 persen responden menjawab tidak setuju jika Jokowi jadi presiden tiga periode.

"Lumayan kuat yang setuju Presiden Jokowi tiga periode ini pemilih loyal Jokowi sepertinya yang berharap Jokowi tiga periode (25,3 persen), tapi lebih banyak yang tidak setuju, selebihnya tidak menjawab,"  ucapnya.

Adi mengungkapkan alasan responden setuju Jokowi tiga periode yaitu lantaran Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), zaman Jokowi infrastruktur berkembang (3,9 persen), Selain itu sebanyak 2,6 persen mengatakan kinerja Jokowi bagus. Sebanyak 2,6 persen menyatakan masih menyukai Jokowi. Sedangkan 2,3 persen mengatakan Jokowi memberikan banyak bantuan sosial (bansos). 

"Kemudian melanjutkan sesuatu yang belum jelas, proyek-proyek mangkrak misalnya (1,9 persen), kemudian layak memimpin (1,7 persen), dekat dengan rakyat (1,5 persen), dan seterusnya-dan seterusnya. Ini sekitar 25 persen masyarakat yang pro Jokowi tiga periode adalah mereka yang melihat Jokowi ini memiliki kinerja yang cukup baik," paparnya. 

Sementara itu sejumlah alasan responden yang tidak setuju Jokowi tiga periode antara lain tidak sesuai UUD/konstitusi (7,6 persen), tiga periode terlalu lama (6,8 persen), kinerja Jokowi kurang bagus (5 persen). Kemudian diskriminasi marak terjadi (4,3 persen), hukum tebang pilih (4 persen), beri kesempatan tokoh lain (3,7 persen), Jokowi tidak serius berantas korupsi (3,1 persen).

"Secara umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, terlampau berisiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama," ungkapnya. 

Untuk diketahui survei Parameter Politik Indonesia diikuti oleh 1.200 responden dengan metode telepolling menggunakan kuesioner. Margin of error survei sebesar +- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 23-28 Mei 2021. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika