REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel pada Kamis (1/7) mencapai kesepakatan dengan para pemukim untuk mengosongkan permukiman pos terdepan di Tepi Barat dengan syarat mereka tetap mempertahankan bangunan dan rumah mobil mereka di area itu.

Perusahaan Penyiaran Publik Israel mengatakan kompromi telah dicapai untuk mengosongkan pos terdepan Eviatar yang ilegal. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemukim akan meninggalkan pos terdepan di selatan Kota Nablus, Gunung Sbeih, pada Jumat sore.

Menurut laporan itu, pemerintah Israel akan menentukan status hukum pos terdepan dalam waktu dekat. Pemukim mengatakan bahwa mereka berencana mendirikan sebuah lembaga keagamaan di daerah tersebut, yang akan tetap menjadi daerah yang dikendalikan militer.

Bulan lalu, tentara Israel memutuskan untuk meruntuhkan pos terdepan karena dibangun tanpa izin militer pada Mei.

Tidak ada komentar dari otoritas Palestina atas keputusan Israel tersebut.

Pembangunan pos terdepan Eviatar telah memicu protes Palestina selama dua bulan terakhir, menyebabkan empat orang tewas dan ratusan terluka akibat tembakan Israel.

Menurut kelompok hak asasi Peace Now Israel, pemukim telah mendirikan 135 permukiman pos terdepan tanpa izin di Tepi Barat, sementara 132 pemukiman dibangun di Tepi Barat dengan persetujuan dari pemerintah Israel dan 13 lainnya di Yerusalem Timur.

Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika