REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negaranya tak menutup kemungkinan untuk bekerja dengan Taliban jika mereka kembali berkuasa di Afghanistan. Namun, Taliban harus terlebih dulu mematuhi norma-norma internasional.
“Apa pun pemerintahan saat ini, asalkan mematuhi norma-norma internasional tertentu, Pemerintah Inggris akan terlibat dengannya,” kata Wallace dalam wawancara dengan the Telegraph yang diterbitkan pada Selasa (13/7).
Jika Taliban tak menerapkan hal-hal semacam itu, Inggris bakal bersikap sebaliknya. “Sama seperti pemerintahan lain di seluruh dunia, jika mereka berperilaku dengan cara yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), kami akan meninjau hubungan tersebut,” ujar Wallace.
Pemerintahan Taliban yang berlangsung pada 1996-2001 menuai kecaman keras internasional. Hal itu berkaitan dengan pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Saat ini Taliban tengah melancarkan serangkaian serangan di sejumlah wilayah di Afghanistan. Hal itu dilakukan saat Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya menarik pasukannya dari negara tersebut.
Menurut Kementerian Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan, serangkaian serangan Taliban dalam dua pekan terakhir telah menyebabkan 5.600 warga di sana meninggalkan rumahnya. Kebanyakan dari mereka berada di wilayah utara Afghanistan. Wilayah tersebut merupakan benteng tradisional sekutu AS dan didominasi etnis minoritas.
Taliban juga dilaporkan telah mengepung daerah Kandahar di selatan dan Badghis di utara. Di ibu kota Kabul, warga telah mencemaskan potensi serangan Taliban. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan sistem pertahanan roket telah disiagakan di kota tersebut.
Pada Februari tahun lalu, Taliban dan AS telah terlebih dulu menyepakati perjanjian damai. Salah satu poin kesepakatan adalah personel militer AS dan sekutu NATO-nya harus hengkang dari Afghanistan dalam 14 bulan jika Taliban memenuhi komitmennya. Itu menjadi salah satu kondisi yang hendak diciptakan Taliban sebelum memulai pembicaraan damai dengan Pemerintah Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika