REPUBLIKA.CO.ID,  SLEMAN -- Forum Rektor Indonesia (FRI) sampaikan lima rekomendasi ke pemerintah terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Rekomendasi ini disampaikan saat Konferensi FRI 2021, Konvensi Kampus XXVII dan Temu Tahunan XXIII secara daring.

Ketua FRI 2020-2021, Prof Arif Satria mengatakan, perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan cepat, termasuk dengan pandemi Covid. Sehingga, perguruan tinggi bisa berkontribusi maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Ia menekankan, selama pandemi covid, kebijakan MBKM dilaksanakan bersama-sama seluruh perguruan tinggi di Tanah Air. Karenanya, FRI memandang terdapat lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM dapat berjalan optimal.

Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti dengan otonomi kampus yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kemerdekaan harus dimulai dari imajinasi dan keberanian melakukan hal-hal baru di luar kelaziman.

Kedua, perlu regulasi dan deregulasi komperehensif di bidang pendidikan. Langkah yang sama juga perlu untuk bidang lain seperti ekonomi dan investasi. Ketiga,  penguatan pendidikan karakter dan kebudayaan karena keduanya menupakan kunci.

"Kunci dalam dunia perguruan tinggi dan sinergis dengan gerakan nasional revolusi mental. Untuk itu, FRI mengajak seluruh komponen bangsa untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Arif, Rabu (27/7).

Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan industri. Perlu dorongan kuat dan sistematis bagi terjadinya kerja sama dunia pendidikan dan industri melalui penelitian yang berdampak eksekusi hilirisasi.

Kelima, perlu perluas alokasi sumber daya finansial untuk pmbiayaan pendidikan. Utamanya, diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri. Pemerintah juga perlu melakukan penataan kelembagaan riset komperhensif. "Sehingga, penelitian di Indonesia dapat berdampak dan mendunia untuk mencapai kemandirian di berbagai bidang kehidupan," ujar Arif.