Senin 09 Aug 2021 14:03 WIB

Prancis Lanjutkan Rencana Kartu Covid-19

Prancis menerapkan kebijakan kartu Covid walaupun ditentang keras oleh sejumlah pihak

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis menerapkan kebijakan kartu Covid walaupun ditentang keras oleh sejumlah pihak. Ilustrasi.
Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT
Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis menerapkan kebijakan kartu Covid walaupun ditentang keras oleh sejumlah pihak. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Masyarakat Prancis wajib menunjukkan kartu pas Covid-19 untuk dapat beraktivitas di luar ruangan seperti minum kopi di kafe atau jalan-jalan di dalam kota. Prancis menerapkan kebijakan itu walaupun ditentang keras oleh sejumlah pihak.

Presiden Emmanuel Macron melanjutkan rencana kartu pas Covid-19 untuk mencegah gelombang keempat wabah Covid-19 dan mendorong masyarakat untuk divaksin. Kartu pas tersebut berlaku untuk masuk kafe, restoran, dan melakukan perjalanan dengan kereta dan pesawat.

Baca Juga

Namun rencana itu memicu unjuk rasa yang digelar setiap akhir pekan selama empat pekan berturut-turut. Sabtu (7/8) kemarin sekitar seperempat juta orang turun ke jalan memprotes rencana kartu pas.

Di kartu pas tersebut tercantum kode QR yang menunjukkan pemiliknya sudah divaksin atau negatif virus corona atau sudah pulih dari Covid-19. Pemerintah memberikan waktu selama satu pekan untuk pengusaha dan konsumen terbiasa dengan kebijakan ini.

"Kartu pas dan program vaksinasi membantu kami menghindari jam malam dan karantina wilayah," kata Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran pada surat kabar Le Parisien seperti dikutip Aljazirah, Senin (9/8).

Kartu pas itu pertama kali diperkenalkan pada 21 Juli lalu sebagai syarat untuk dapat masuk ke venue budaya seperti museum dan bioskop serta pertandingan olahraga. Veran mengatakan ada sedikit modifikasi dalam peraturan kartu pas.

Hasil tes dapat berusia 72 jam tidak 48 jam dan tes dapat dilakukan mandiri tanpa harus diawasi petugas medis. Namun ia menekankan peraturan ini tidak akan ditarik setidaknya sampai November. Ia menyesali perhatian yang diberikan pada 'anti-vaksin, anti-sains, dan anti-negara' dibandingkan mereka yang menghormati peraturan jaga jarak dan sudah divaksin.

"Saya bersedia mendengar kekhawatiran, melakukan segalanya untuk memastikan kembali, tapi ada waktunya untuk merasa cukup," katanya.

Oposisi berpendapat kebijakan kartu pas melanggar kebebasan sipil yang sangat dihormati di Prancis. Sabtu lalu unjuk rasa memprotes kebijakan dihadiri sekitar 237 ribu orang di seluruh Prancis.

Kementerian Dalam Negeri Prancis di ibu kota Paris menghadapi demonstrasi yang dihadiri 17 ribu orang. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya yang dihadiri 204 ribu orang di seluruh Prancis.

Namun jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Prancis mendukung kebijakan kartu pas termasuk diberlakukan di kafe dan restoran. Dewan Konstitusi Prancis menyetujui rencana tersebut Kamis lalu (5/8).

Kartu tersebut diwajibkan di restoran dalam maupun luar ruangan tapi tidak untuk naik metro atau transportasi pinggir kota. Jumlah pasien rawat inap Covid-19 masih di bawah angka tertinggi di puncak pandemi.

Namun ada 1.510 pasien Covid-19 yang masuk unit gawat darurat pada Sabtu lalu. Lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya yang sebanyak 1.099 pasien.

Macron berharap kebijakan kartu pas mempercepat program vaksinasi. Saat ini sudah 55 persen populasi Prancis yang sudah menerima dua dosis vaksin. Pemerintah mencatat sudah tujuh juta orang yang mendaftar untuk menerima dosis pertama vaksin Covid-19 sejak kebijakan kartu pas mulai diberlakukan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement