Jumat 13 Aug 2021 15:24 WIB

PDIP: Baliho Puan Bukan untuk Kepentingan Elektoral

PDIP anggap survei-survei yang mengaitkan baliho puan dengan elektabilitas tak tepat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Baliho Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani terpasang di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (11/8). Maraknya baliho sejumlah politisi di ruang publik tidak terlepas dari kontestasi politik pemilihan presiden pada 2024 mendatang dengan memanfaatkan baliho sebagai medium yang dianggap efektif untuk memperkenalkan diri kepada publik. Namun keberadaannya ditengah masa pandemi ini tidak selalu ditanggapi positif bagi masyarakat. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Baliho Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani terpasang di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (11/8). Maraknya baliho sejumlah politisi di ruang publik tidak terlepas dari kontestasi politik pemilihan presiden pada 2024 mendatang dengan memanfaatkan baliho sebagai medium yang dianggap efektif untuk memperkenalkan diri kepada publik. Namun keberadaannya ditengah masa pandemi ini tidak selalu ditanggapi positif bagi masyarakat. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menegaskan, bahwa pemasangan baliho yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani tak ada kaitannya dengan kepentingan elektoral. Sehingga, survei-survei yang mengaitkan baliho dengan elektabilitas Puan dinilainya tak tepat.

"Keliru yang mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Kalau baliho Mbak Puan dari awal memang tidak ditujukan dan sama sekali, tidak ada kaitannya dengan kepentingan elektoral," ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (13/8).

Baca Juga

Kader-kader yang memasangkan baliho bergambar Puan juga tak bertujuan untuk mendongkrak elektabilitasnya. Pendapat para pakar dan pengamat politik pun dinilainya tak tepat ihwal baliho tersebut.

"Makanya jangan berburuk sangka, tidak usah tanya sama konsultan politik dan pakar-pakar yang ahli di marketing politik. Kita sangat paham instrumen-instrumen untuk meningkatkan elektabilitas itu apa saja, pastinya bukan baliho," ujar Arteria.

Di samping itu, ia menampik jika pemasangan baliho bertujuan untuk meningkatkan popularitas Puan. Sebab, putri Megawati Soekarnoputri itu sudah dikenal masyarakat lewat kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"InsyaAllah beliau sudah dikenal, jadi tidak perlu mengenalkan beliau lewat baliho. Nah pertanyaan seperti itu mungkin lebih relevan ke orang lain," ujar Arteria.

In Picture: Baliho Politisi di Tengah Pandemi

photo
Foto kolase baliho sejumlah politisi terpasang di kawasan Depok, Jawa Barat dan DKI Jakarta, Rabu (11/8). Maraknya baliho sejumlah politisi di ruang publik tidak terlepas dari kontestasi politik pemilihan presiden pada 2024 mendatang dengan memanfaatkan baliho sebagai medium yang dianggap efektif untuk memperkenalkan diri kepada publik. Namun keberadaannya ditengah masa pandemi ini tidak selalu ditanggapi positif bagi masyarakat. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Elektabilitas Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungguli Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemasangan baliho menjadi salah satu hal yang berdampak kepada elektabilitas keduanya.

Namun, berdasarkan survei Charta Politika yang melakukan simulasi terhadap 10 nama yang berpotensi menjadi calon presiden, Puan dan Airlangga berada peringkat buncit. Puan dengan elektabilitas sebesar 1,4 persen dan Airlangga sebesar 1,0 persen.

"Ternyata ketika diuji di 10 nama berada di peringkat bawah, ada Puan 1,4 persen dan Airlangga 1 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis daringnya, Kamis (12/8).

Elektabilitas Puan dan Airlangga bahkan kalah dari nama-nama yang tidak memasang baliho di banyak daerah. Tepat di atas Puan ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 1,8 persen dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan 3,6 persen.

"Kita lihat 10 nama, Ganjar Pranowo berada di tingkat pertama 20,6 persen, Anies Baswedan menyusul 17,8 persen, Prabowo 17,5 persen," ujar Yunarto.

photo
Pernyataan kontroversial Puan Maharani soal Sumbar - (Infografis Republika.co.id)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement