REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Oposisi utama Malaysia Pakatan Harapan dan partai politik terbesar UMNO menolak tawaran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendukungnya tetap berkuasa dan berjanji pemilu akan diadakan pada Juli 2022.

"Ini adalah pertama kalinya seorang Perdana Menteri yang tidak sah secara terbuka menawarkan suap dalam siaran televisi langsung di depan semua rakyat Malaysia," ujar pernyataan Majelis Presiden Pakatan Harapan yang terdiri dari Anwar Ibrahim dari Parti Keadilan Rakyat, Mohamad Sabu dari Parti Amanah Negara, dan Lim Guan Eng dari Partai Aksi Demokratik pada Jumat malam.

Pakatan Harapan juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya pula dalam sejarah Malaysia seorang perdana menteri telah mengakui kehilangan dukungan mayoritas tetapi secara terbuka menuntut dukungan dari oposisi.

"Ini mewajibkan Pasal 43 (4) Konstitusi Federal untuk dilaksanakan, di mana dia harus mengundurkan diri," kata pernyataan itu.

Pakatan Harapan juga mengecam klaim Muhyiddin yang mengatakan tidak ada anggota parlemen lainnya yang dapat membuktikan telah mendapat dukungan mayoritas.

“Oleh karena itu, Pakatan Harapan mengambil sikap untuk menolak dengan keras semua tawaran tidak tulus dari Muhyiddin yang seharusnya dilakukan lebih awal dan bukan pada akhir kehidupan politiknya. Fokusnya harus pada menyelamatkan rakyat dan bukan karier politiknya,” jelas Pakatan Harapan.

Sementara itu, UMNO juga mengecam tawaran Muhyiddin dan mendesak perdana menteri untuk mundur. UMNO juga menyebut tawaran Muhyiddin meningkatkan dana bagi anggota parlemen oposisi sebagai "penyuapan".

"UMNO tidak dapat mempertimbangkan semua tawaran dari seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi sebagai perdana menteri,” kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam sebuah pernyataan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat, Muhyiddin mengakui untuk pertama kalinya tidak memiliki dukungan mayoritas parlemen dan mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukungnya dalam mosi percaya untuk menghindari pemilu di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Sebagai imbalan atas dukungan mereka, Muhyiddin berjanji untuk mengamandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode dalam jabatan lima tahun, memperkenalkan undang-undang yang mencegah pejabat terpilih loncat partai, dan memastikan usia pemilih dalam pemilu minimal 18 tahun dari 21.

Ikuti Whatsapp Channel Republika